Praktisi Hukum Sebut KTA Pramuka Bisa Gratis, Hati-hati pungli

Selain itu, Endang Supriadi juga menjelaskan seharusnya pihak Gugus Depan (Gudep) di setiap sekolah melakukan rapat dahulu dengan orang tua siswa terkait pungutan pembuatan KTA Pramuka tersebut.

Baca Juga:

Nunggak Pajak Kendaraan, Tahun 2024 Warga Jabar Bakal Ditolak Isi BBM di SPBU

"Tapi untuk edukasi terkait KTA Pramuk, bila mau ada pungutan, Gugus Depan (Gudep) tiap sekolah mesti rapat dengan orang tua siswa yg akan di pungut, setuju atau tidak nya?," ungkapnya.

BACA JUGA : Dosa Suami yang Malas Bekerja Cari Nafkah untuk Istri, Rasulullah Tegaskan Ini dalam Hadits

Baca Juga:

Berantas Stunting, Partisipasi Bermakna dan Pemdes Ciasem Baru Subang Bagikan Makanan Bergizi

Endang Supriadi juga meminta kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Subang yang juga Ketua Kwarcab Pramuka Subang untuk audensi.

"Pak Kadisdik boleh audiensi dengan saya, saya siapkan AD/ART ttg kepramukaan, UU sisdiknas, UU tentang gerakan pramuka dan peraturan lainnya saya siapkan tentang pengadaan KTA Pramuka landasan hukumnya apa, dan pungutan dasarnya apa, kita diskusi sebelum pungutan jadi masalah Hukum pidana," pungkasnya.