JAKARTA, iNEWSSubang.id – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto meminta pemerintah daerah (pemda) tidak menjadikan penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD) sebagai alasan utama ketika pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan.
Hal itu disampaikan Bima setelah menghadiri Rapat Koordinasi Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Gedung Pola, Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Makassar, Jumat (18/9/2026).
Bima menegaskan, setiap daerah harus mampu mengidentifikasi dan mengembangkan potensi yang dimiliki untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi daerah tidak hanya bergantung pada belanja pemerintah. Pemda juga perlu membangun ekosistem ekonomi sesuai dengan karakteristik dan potensi masing-masing wilayah.
“Target pertumbuhan ekonomi 8 persen ini memerlukan dukungan dari pertumbuhan ekonomi daerah. Kepala daerah kami minta untuk bisa mengidentifikasi potensinya apa saja dan memahami bagaimana cara menghitung dan mendorong pertumbuhan ekonomi,” kata Bima dalam keterangannya, dikutip Minggu (20/9/2026).
Bima mengakui realisasi belanja pemerintah daerah menjadi salah satu komponen yang dapat mendorong sekaligus menghitung pertumbuhan ekonomi. Namun, penyesuaian TKD tidak otomatis menyebabkan pertumbuhan ekonomi daerah turun.
“Bukan berarti lantas pengurangan, penyesuaian TKD itu pasti akan menurunkan tingkat pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.
Dia menyebut masih banyak sumber pertumbuhan ekonomi yang dapat dikembangkan pemerintah daerah. Salah satunya melalui pembangunan ekosistem ekonomi dan hilirisasi pangan.
Upaya tersebut, kata Bima, juga dapat dilakukan oleh daerah yang memiliki keterbatasan kapasitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Bima mencontohkan Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan, yang dinilai mulai membangun ekosistem untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Contoh-contoh baik banyak di Sulawesi Selatan. Salah satu contoh adalah Sidrap (Kabupaten Sidenreng Rappang) yang bisa mulai membangun ekosistem pertumbuhan ekonomi,” ucapnya.
Bima menambahkan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian PPN/Bappenas akan terus memfasilitasi pertukaran pengalaman antardaerah.
Pertukaran pengalaman tersebut dilakukan melalui berbagai forum di daerah untuk mengidentifikasi praktik yang telah berjalan dan dapat menjadi pembelajaran bagi daerah lain dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi.
Editor : Frizky Wibisono
Artikel Terkait
