“Wakil rakyat seharusnya hidup bersama rakyat, bukan hidup di atas penderitaan rakyat. Kalau DPRD lebih sibuk mengurus tunjangan, bagaimana mereka bisa dipercaya memperjuangkan aspirasi?” ujar Iqbal dengan nada keras.
Atas lahirnya Perbup ini, PC IMM Subang menyatakan empat sikap resmi:
- Menolak dengan keras Perbup 395/2022.
- Mendesak Bupati Subang agar segera meninjau ulang kebijakan tersebut.
- Mengingatkan DPRD untuk kembali pada marwahnya sebagai lembaga wakil rakyat, bukan penikmat fasilitas negara.
- Mengajak seluruh elemen masyarakat, mahasiswa, dan pemuda Subang untuk bersama-sama mengawal APBD agar tidak menjadi bancakan elit politik.
IMM menutup pernyataan sikapnya dengan suara lantang yang ditujukan langsung kepada para penguasa Subang.
“Selama elit lebih sibuk mengurus tunjangan daripada rakyat, IMM Subang tidak akan pernah diam. Kami akan terus bersuara, melawan, dan berdiri di barisan rakyat Subang," pungkas Iqbal.
Editor : Yudy Heryawan Juanda
Artikel Terkait
