SUBANG, iNewsSubang.id — Kebijakan Pemerintah Kabupaten Subang yang menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 395 Tahun 2022 terus menuai penolakan. Peraturan yang mengatur penyesuaian tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD Subang itu dinilai sebagai bentuk politik elitis yang melukai rasa keadilan.
Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC IMM) Kabupaten Subang menjadi salah satu pihak yang lantang menyuarakan kritik. Ketua PC IMM Subang, Iqbal Maulana, menyebut kebijakan tersebut tidak berpihak pada rakyat, melainkan hanya mementingkan kenyamanan para pejabat.
“Di tengah kondisi rakyat Subang yang masih dihimpit mahalnya harga kebutuhan pokok, pengangguran terbuka yang terus meningkat, dan fasilitas kesehatan maupun pendidikan yang jauh dari layak, justru DPRD bersama Bupati lebih sibuk mengurus kenyamanan pribadi. Kebijakan ini adalah pengkhianatan terhadap amanah rakyat,” tegas Iqbal, Kamis (11/9/2025).
IMM Subang menilai alasan inflasi yang digunakan pemerintah sebagai dasar penyesuaian tunjangan DPRD tidak masuk akal. Inflasi, kata mereka, justru paling menyakitkan rakyat kecil, bukan pejabat yang sudah bergelimang fasilitas.
“Seharusnya yang mendapat perlindungan dari inflasi adalah masyarakat kelas bawah, buruh, petani, pedagang kecil, dan pelajar. Bukan DPRD yang sudah bergelimang fasilitas. Ini jelas kebijakan yang elitis, bukan kebijakan rakyat,” lanjut Iqbal.
Lebih jauh, IMM menyebut Perbup 395/2022 sebagai bukti nyata krisis etika politik di tubuh DPRD Subang. Alih-alih menjadi pengawas jalannya pemerintahan, DPRD justru dianggap sibuk mengurus fasilitas dan kenyamanan sendiri.
Editor : Yudy Heryawan Juanda
Artikel Terkait
