GMNI Subang Dorong 17+8 Tuntutan untuk Pemerintah

SUBANG, iNewsSubang.id – Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Subang, Muhammad Riefky Alfathan, menilai pemerintah semakin kehilangan arah dalam mengelola negara. Menurutnya, apa yang terjadi sepanjang Agustus 2025 menjadi potret jelas bahwa rakyat kini berada di persimpangan antara harapan dan keputusasaan.

“Serampangan, itulah kata kunci yang paling tepat menggambarkan arah negara hari ini. Kebijakan berganti secepat cuaca, tanpa pijakan yang kokoh, tanpa keberpihakan yang jelas. Rakyat sudah terlalu sering dijadikan kelinci percobaan, mulai dari pendidikan, subsidi, hingga proyek infrastruktur yang menyingkirkan ruang hidup rakyat kecil,” tegas Riefky, Rabu (3/9/2025). 

Baca Juga

GMNI Subang Rayakan Dies Natalis ke-71 dengan Semangat Persatuan

Ia menyoroti aksi-aksi protes yang merebak pada Agustus 2025 sebagai alarm keras bahwa bangsa ini tengah kehilangan orientasi. Menurutnya, pemerintah tampak lebih sibuk membangun citra diri ketimbang melakukan evaluasi diri.

“Tagline ‘17+8 tuntutan’ yang digaungkan masyarakat bukan sekadar slogan. Itu refleksi dari keresahan mendalam, bahwa kebijakan yang lahir selama ini lebih banyak menguntungkan elit ketimbang menyejahterakan rakyat. Demokrasi hanya dijadikan formalitas, sementara dapur rakyat tak lagi berasap,” ujar Riefky.

GMNI Subang menegaskan dukungannya terhadap 17 tuntutan jangka pendek dan 8 tuntutan jangka panjang yang kini merebak di kalangan masyarakat sipil. Di antaranya, pemisahan trias politica tanpa intervensi, evaluasi dan pemecatan anggota DPR yang tidak pro rakyat, pengesahan RUU Perampasan Aset, hingga pencabutan PP Nomor 35 Tahun 2021 dan revisi UU Nomor 11 Tahun 2020 (Omnibus Law Cipta Kerja).

Baca Juga

Gelar Kaderisasi Tingkat Dasar, GMNI Subang Lakukan Penanaman Pohon Mangrove

Riefky juga menyoroti kenaikan PPN dari 11% menjadi 12% per Januari 2025 yang dinilainya menambah beban rakyat miskin dan kelas menengah. 

Editor : Yudy Heryawan Juanda