“Kebijakan ini jelas bertentangan dengan semangat UUD 1945. Rakyat makin tercekik, sementara pejabat tetap menikmati tunjangan fantastis. Ada ketidakadilan yang nyata,” ungkapnya.
Selain isu ekonomi, GMNI Subang juga mendesak evaluasi menyeluruh terhadap aparat kepolisian. Tindakan represif selama aksi Agustus 2025 yang menewaskan 10 orang dan menyebabkan lebih dari 3.000 aktivis ditangkap dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap demokrasi.
“Negara harus bertanggung jawab atas hilangnya nyawa rakyat dalam demonstrasi. Penembakan, tindakan represif, hingga kriminalisasi aktivis adalah bukti betapa kebebasan berpendapat semakin terancam. Jika hal ini dibiarkan, rakyat akan memilih jalannya sendiri,” kata Riefky.
Menurut GMNI Subang, persoalan bangsa hari ini hanya bisa dijawab dengan keberanian melakukan perubahan radikal.
“Sejarah membuktikan, kekuasaan yang tuli terhadap suara rakyat pada akhirnya runtuh oleh gelombang rakyat itu sendiri. Jika kebijakan serampangan tidak dihentikan, maka persimpangan akan segera berubah menjadi jalan buntu. Dan jawaban dari pertanyaan apakah reformasi akan terjadi, bagi kami jelas, Potong Generasi,” tutup Riefky.
Editor : Yudy Heryawan Juanda
Artikel Terkait
