Sampaikan Banyak Keluhan ke Pj Bupati, Kepala Desa se Subang Resah Dipanggil Klarifikasi APH

SUBANG, iNewsSubang.id – Para kepala desa se-Kabupaten Subang, Jawa Barat, menemui Penjabat (Pj) Bupati Subang di Pendopo Rumah Dinas Bupati Subang pada Selasa (18/2/2025). Kedatangan mereka bertujuan untuk mengeluhkan dan mengadu terkait keresahan akibat ulah oknum LSM, oknum wartawan, serta pemanggilan klarifikasi dari Aparat Penegak Hukum (APH).

Perwakilan kepala desa, Anwar Nurjali yang merupakan Kepala Desa Bobos, Kecamatan Legonkulon, menyampaikan bahwa para kepala desa sering menerima surat somasi dari LSM.

Baca Juga

Dipimipin Ernawati, Pengurus DPC APDESI Subang Periode 2024-2029 Resmi Dilantik

"Kepala desa se-Kabupaten Subang akhir-akhir ini sering mendapat surat somasi dari oknum LSM dengan dalih pengaduan masyarakat. Padahal kebanyakan dari mereka mengambil dari aplikasi Jaga Desa," ujarnya.

Selain itu, ia juga mengeluhkan adanya pemberitaan dari oknum wartawan yang menuduh mereka melakukan korupsi tanpa bukti kuat.

"Dua, kami para kepala desa se-Kabupaten Subang sering diteror oleh pemberitaan oknum wartawan dari salah satu media online dengan dituding melakukan korupsi dengan bahaya yang didugunakannya adalah dugaan," katanya.

Baca Juga

Muscablub, Kades Sukamandijaya Ernawati Terpilih sebagai Ketua APDESI Subang Periode 2024-2029

Hal ini, menurutnya, sangat merugikan nama baik kepala desa di mata masyarakat dan berpotensi menimbulkan persepsi buruk.

Lebih lanjut, Anwar juga menyoroti bagaimana surat somasi dari oknum LSM sering kali berujung pada pemanggilan klarifikasi oleh APH.

"Tiga, kami para kepala desa se-Kabupaten Subang ketika tidak mengindahkan surat somasi dari oknum LSM maka itu akan berakibat datangnya undangan klarifikasi dari aparat penegak hukum. Sedangkan mereka membuat somasi terhadap anggaran yang sudah diperiksa oleh IRDA," ucapnya.

Baca Juga

Kades Kalensari yang Didemo Warganya Bantah Lakukan Asusila, Ini Alasannya Pulang Pagi

Tak hanya itu, dalam proses klarifikasi oleh APH, kepala desa diminta membawa seluruh berkas LPJ selama satu tahun penuh, yang menurutnya seharusnya tidak perlu.

"Empat, kami kepala desa se-Kabupaten Subang ketika diundang klarifikasi oleh pihak aparat penegak hukum diminta semua berkas LPJ selama satu tahun. Padahal seharusnya cukup membawa LPJ yang diajukan saja," jelasnya.

Ia pun menegaskan bahwa semua permasalahan ini mengganggu kinerja kepala desa dan mengarah pada indikasi pemerasan, bukan pengawasan.

"Lima, kinerja kami merasa terganggu dengan hal-hal tersebut di atas. Karena apa yang mereka lakukan terindikasi kepada pemerasan, bukan pengawasan. Dan masih banyak hal lain yang tidak bisa kami ungkapkan karena begitu banyaknya tekanan kepada kami," pungkasnya.

Menanggapi kondisi ini, Kepala Desa Jalancagak, Indra Zainal Alim, menyampaikan beberapa permohonan kepada pemerintah kabupaten, termasuk pendataan ulang LSM dan media yang ada di Kabupaten Subang.

"Maka dari itu, kami pemohon kepada pemerintahan kabupaten, dalam hal ini Bupati Kabupaten Subang, untuk, satu, mendata dan melakukan verifikasi terhadap semua LSM, media online, atau cetak yang ada di Kabupaten Subang. Apakah masih mempunyai legalitas hukum karena banyak oknum wartawan yang tidak menggunakan kode etik jurnalistik yang juga oknum LSM yang legalitasnya lembaganya masih abu-abu," ujarnya.

Selain itu, kepala desa meminta agar sistem pengawasan anggaran desa dijalankan sesuai peraturan dengan IRDA sebagai ujung tombak.

"Kedua, meminta sistem pengawasan terhadap anggaran yang masuk ke desa dijalankan sesuai peraturan dan dalam hal ini IRDA menjadi ujung tombak," tambahnya.
Mereka juga berharap agar sistem pengawasan dan pembinaan kepala desa diperbaiki agar sesuai dengan regulasi yang berlaku.

"Ketiga, memohon kepada bupati untuk segera menertibkan sistem pengawasan dan pembinaan terhadap para kepala desa agar sesuai peraturan yang berlaku," imbuhnya.

Selain itu, mereka meminta adanya kesepakatan dengan APH agar sistem pengawasan berjalan sesuai Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2017.

"Keempat, kami memohon kepada bupati untuk membuat kesepakatan dengan pihak aparat penegak hukum supaya sistem pengawasan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2017," katanya.

Para kepala desa pun memberi ultimatum bahwa jika tuntutan mereka tidak segera ditindaklanjuti dalam satu bulan, mereka akan mengambil tindakan tegas.

"Apabila semua keluhan kami tidak segera ditindaklanjuti, dalam jangka waktu satu bulan, terhitung dari tanggal hari ini 18 Februari 2025. Maka kami para kepala desa se-Kabupaten Subang, satu, tidak akan melakukan pencairan Dana Desa, dan akan menyerahkan seluruhnya pengelolaan Dana Desa yang bersumber dari APBN untuk dikelola oleh pemerintahan kabupaten dan kami pemerintahan desa hanya sebatas penerima manfaat saja," katanya.

Selain itu, jika tidak ada respons dari pemerintah, para kepala desa mengancam akan mogok kerja dan menghentikan pelayanan kepada masyarakat.

"Kedua, apabila permohonan ini tidak dilaksanakan secepatnya, maka kami para kepala desa se-Kabupaten Subang akan melakukan mogok kerja dan pelayanan terhadap warga masyarakat," pungkasnya.

Dengan adanya pertemuan ini, para kepala desa berharap pemerintah kabupaten segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi.

Editor : Yudy Heryawan Juanda