Ratusan Bencana Terjadi Sepanjang 2025, BPBD Subang Gaspol Mitigasi di Tahun Ini
SUBANG, iNewsSubang.id — Rentetan bencana yang silih berganti sepanjang 2025 menjadi peringatan keras bagi Kabupaten Subang. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Subang mencatat 312 kejadian bencana dalam setahun terakhir, dengan angin kencang sebagai ancaman paling dominan. Kondisi ini membuat BPBD tancap gas mengalihkan fokus dari sekadar penanganan darurat menuju mitigasi bencana yang lebih agresif dan terukur.
Sekretaris BPBD Subang, Asep Sudrajat, menyebut tingginya angka kejadian tersebut sebagai alarm serius bagi semua pihak.
“Data ini tidak bisa diabaikan. Kami menjadikannya pijakan untuk memperkuat pencegahan. Mitigasi sekarang menjadi prioritas utama, terutama di wilayah rawan banjir dan kawasan dengan aktivitas masyarakat yang padat,” tegas Asep, Kamis (8/1/2026).
Sepanjang 2025, angin kencang mendominasi dengan 173 kejadian atau 55,4 persen dari total bencana. Disusul tanah longsor 73 kejadian (23,4 persen) dan banjir 24 kejadian (7,7 persen). Selebihnya meliputi human rescue, akses jalan putus (APB), kebakaran hutan dan lahan, hingga kekeringan.
Dampaknya tak main-main. BPBD mencatat 16 orang meninggal dunia, 8 orang hilang, dan 14 orang luka-luka. Sebanyak 4.301 kepala keluarga atau 13.476 jiwa terdampak langsung.
Kerusakan fisik juga meluas, 22 rumah hancur, 77 rusak berat, 122 rusak sedang, dan 365 rusak ringan. Bahkan 2.119 rumah sempat terendam banjir, sementara 28 rumah lainnya berada dalam kondisi terancam.
“Angka-angka ini menegaskan bahwa risiko bencana di Subang sangat nyata. Karena itu, mitigasi tidak bisa setengah-setengah dan harus dilakukan lintas sektor,” ujar Asep.
Salah satu langkah strategis yang kini digenjot BPBD Subang adalah normalisasi Sungai Blanakan dan Sungai Ciasem untuk menekan risiko banjir di wilayah Pantura Subang. Program ini dijalankan melalui kolaborasi dengan Perum Jasa Tirta (PJT) dengan memanfaatkan beko amfibi.
Tahap awal normalisasi dijadwalkan berlangsung selama 30 hari kalender, difokuskan pada pengerukan sedimen agar aliran air menuju laut lebih lancar. Untuk efisiensi anggaran, BPBD hanya menanggung biaya mobilisasi Rp30 juta dan operasional Rp120 juta untuk dua desa terdampak.
“Alat berat dari PJT kami manfaatkan secara gratis. Ini sangat membantu karena anggaran daerah bisa ditekan tanpa mengurangi efektivitas pekerjaan,” jelas Asep.
Editor : Yudy Heryawan Juanda