KAI Soroti Sikap JPU Dalam Kasus Kusumayati, Singgung Soal Kepastian Hukum

Erman Umar, yang pernah menjabat sebagai Presiden KAI, meyakini bahwa hakim akan bersikap tegas dalam menyelesaikan kasus ini. Ia berharap agar JPU tidak lagi memaksakan upaya perdamaian jika kedua pihak lebih memilih jalur hukum.

"Itu ada batasnya, jangan dipaksa karena keputusan semua ada di hakimnya. Yang penting ada kepastian karena rasa keadilannya harus tetap dikedepankan," tandasnya.

Baca Juga

JPU Bongkar Dugaan Keterlibatan Dandy dan Ferline di Kasus Pemalsuan Tandatangan

Sementara itu, Kapuspenkum Kejaksaan Agung, Harli Siregar, mengakui bahwa pihaknya telah menerima rencana penuntutan Kusumayati, meskipun sidangnya telah beberapa kali tertunda.

Terdakwa Kusumayati sebelumnya dilaporkan atas dugaan pemalsuan tanda tangan anaknya, Stephanie, berdasarkan pasal 263 KUHP yang diklasifikasikan sebagai tindak pidana berat.

"Yang pasti rentutnya sudah di kejaksaan. Makanya pimpinan Jampidum memerintahkan kajari kajati. Mungkin secara formal okelah, tapi apa itu penyelesaian yang paling baik," kata Harli Siregar.

Baca Juga

JPU Patahkan Pleidoi Kusumayati, Jaksa: Terdakwa Tidak Mau Kebenaran Terungkap

Aktivis hukum Karawang, Abad Badjuri, menyoroti perbedaan perlakuan yang diterima terdakwa Kusumayati dibandingkan dengan terdakwa lain dalam proses peradilan.

Editor : Yudy Heryawan Juanda