Adu Tajir Dua Menkeu: Purbaya vs Sri Mulyani, Siapa Lebih Kaya?

JAKARTA, iNewsSubang.id – Pergantian kursi Menteri Keuangan ternyata ikut membuka tabir soal harta kekayaan pejabat negara. Data terbaru Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) mengungkap kontras mencolok antara Purbaya Yudhi Sadewa, Menkeu baru, dengan pendahulunya, Sri Mulyani Indrawati.

Per 11 Maret 2025, saat masih menjabat Ketua Dewan Komisioner LPS, Purbaya melaporkan kekayaannya sebesar Rp39,21 miliar. Sementara itu, Sri Mulyani dalam laporan 31 Desember 2024 menutup tahun dengan total harta Rp92,85 miliar, naik tajam dari tahun sebelumnya Rp79,84 miliar.

Baca Juga

Profil Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa Pengganti Sri Mulyani

Harta Kekayaan Purbaya Yudhi: Properti Mendominasi

LHKPN mencatat, porsi terbesar harta Purbaya ada pada tanah dan bangunan senilai Rp30,5 miliar. Ia juga memiliki kendaraan senilai Rp1,1 miliar, surat berharga Rp3,5 miliar, kas Rp3,8 miliar, serta harta bergerak lain Rp180 juta. Menariknya, laporan menyebut Purbaya tercatat bebas dari utang.

Harta Kekayaan Sri Mulyani: Portofolio Lebih Gemuk

Baca Juga

Sri Mulyani Sebut Masih Ada Dua Opsi agar BBM Tidak Naik, Apa Itu?

Berbeda dengan Purbaya, kekayaan Sri Mulyani didominasi aset tanah dan bangunan hampir Rp50 miliar, sebagian besar di Jakarta Selatan. Ia juga memiliki surat berharga Rp18,9 miliar, kas Rp8,2 miliar, serta harta lainnya Rp13,8 miliar. Totalnya mencapai Rp92,85 miliar, lebih dari dua kali lipat kekayaan Purbaya.

Siapa Lebih Unggul?

Jika ditimbang, Sri Mulyani jelas unggul dari sisi nilai total dan keragaman aset, terutama pada investasi surat berharga. Sementara Purbaya terlihat lebih konservatif dengan dominasi properti dan kas, yang relatif lebih likuid. Dari sisi kendaraan dan barang bergerak, keduanya hampir setara, meski nilainya tak signifikan dibanding aset utama.

Baca Juga

Setelah Pandemi, Kenaikan Barang Menjadi Ancaman, Ini Yang Disiapkan Pemerintah

Mengapa Publik Peduli?

Kekayaan Menkeu selalu jadi sorotan karena posisi ini memegang kendali atas anggaran negara. Laporan LHKPN tidak sekadar angka, melainkan cermin transparansi, akuntabilitas, dan pencegahan konflik kepentingan.

Publik kini bukan hanya membandingkan siapa yang lebih tajir, tetapi juga menunggu bagaimana kedua sosok ini menjaga integritas dalam mengelola uang rakyat.

Editor : Yudy Heryawan Juanda