RSUD Subang Tegaskan Aturan Penerbitan Visum, Hanya Dapat Dikeluarkan untuk Kepentingan Proses Hukum

SUBANG, iNews.id — Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Subang memberikan penjelasan resmi kepada masyarakat terkait prosedur dan ketentuan penerbitan visum et repertum, yang kerap menjadi pertanyaan publik terutama dalam kasus hukum yang melibatkan korban kekerasan atau kecelakaan.

Direktur Utama (Dirut) RSUD Subang, dr. Ahmad Nasuhi, menegaskan bahwa visum merupakan dokumen resmi yang memiliki nilai sebagai alat bukti dalam proses hukum pidana. Oleh karena itu, penerbitannya tidak bisa dilakukan sembarangan atau atas permintaan pribadi korban maupun keluarganya.

Baca Juga

RSUD Subang Ajak Masyarakat Tingkatkan Aktivitas Fisik untuk Gaya Hidup Sehat

“Penerbitan visum adalah wewenang medis yang diatur secara ketat oleh hukum dan etika profesi kedokteran. Kami hanya akan mengeluarkan visum kepada pihak-pihak yang berwenang secara hukum, seperti penyidik dari kepolisian atau hakim dalam persidangan,” tegas dr. Ahmad. 

Ia menjelaskan bahwa ketentuan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), khususnya Pasal 6 ayat (1) butir a dan Pasal 133. Dalam peraturan tersebut ditegaskan bahwa permintaan visum hanya dapat diajukan oleh penyidik atau pejabat tertentu yang berwenang untuk kepentingan penyidikan tindak pidana.

“Kami memahami bahwa dalam situasi darurat atau emosional, keluarga korban kerap ingin segera mendapatkan visum. Namun perlu ditegaskan, visum bukan sekadar surat keterangan medis, melainkan dokumen hukum. Oleh karena itu, rumah sakit tidak bisa menyerahkan visum secara langsung kepada pasien atau keluarganya tanpa permintaan resmi dari pihak yang berwenang,” tambahnya.

Baca Juga

Anggota DPRD Subang Apresiasi Peningkatan Pelayanan RSUD Subang

RSUD Subang merinci bahwa dalam penyusunannya, visum harus didasarkan pada hasil pemeriksaan yang akurat dan objektif oleh dokter yang kompeten dan memiliki kewenangan. Setiap visum juga wajib ditandatangani oleh dokter dan distempel resmi oleh rumah sakit guna menjamin keabsahan dokumen.

“Kami menjamin keakuratan dan objektivitas visum serta menjaga kerahasiaan informasi pasien. RSUD Subang berkomitmen penuh untuk mematuhi seluruh ketentuan KUHAP dan peraturan pelaksananya,” ujar dr. Ahmad. 

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa penerapan aturan visum ini bertujuan untuk menjamin keabsahan dan keakuratan hasil pemeriksaan medis sebagai alat bukti hukum, melindungi hak-hak pasien serta menjunjung ketertiban hukum, serta mematuhi standar etika dan profesi kedokteran di Indonesia.

Baca Juga

Masa Tunggu Antrean Cepat, Warga Puas dengan Pelayanan Instalasi Rawat Jalan RSUD Subang

RSUD Subang mengimbau masyarakat untuk memahami prosedur hukum yang berlaku dalam permintaan visum, guna menghindari kesalahpahaman atau potensi penyalahgunaan dokumen medis sebagai alat bukti.

“Kami membuka ruang koordinasi dengan aparat penegak hukum, tetapi tetap berpegang teguh pada prinsip hukum dan etik. Ini adalah bentuk tanggung jawab kami dalam menjaga integritas layanan medis dan proses hukum,” tutup dr. Ahmad. 

Editor : Yudy Heryawan Juanda