Kendaraan Pengawalan Bupati dan Wabup Subang Diduga Langgar UU Lalu Lintas

SUBANG, iNewsSubang.id - Kendaraan pengawalan Bupati dan Wakil Bupati Subang, Jawa Barat diduga melanggar Undang-Undang Republik Indonesia No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Setiap kunjungan kerja, Bupati Subang selalu dikawal oleh kendaraan Dinas Perhubungan (Dishub) Subang. Sementara Wakil Bupati Subang dikawal oleh kendaraan Panwal Satpol PP Subang. Kedua kendaraan tersebut menggunakan lampu isyarat berwarna biru dan sirine.

Baca Juga

Raih 2287 Suara, Sholehudin Menang di Pilkades Blanakan Subang

BACA JUGA : 2 Bocah Subang Hanyut di Sungai, Satu Ditemukan Meninggal

Menurut seorang praktisi hukum di Kabupaten Subang Endang Supriadi, dalam UU lalu lintas jelas bahwa penggunaan lampu dan sirine tidak boleh digunakan oleh sembarang kendaraan.

"Dalam Pasal 59 ayat 5 a dijelaskan bawah lampu isyarat berwarna biru dan sirine hanya diperuntukan untuk kendaraan bermotor petugas Polri," ujar Endang kepada iNewsSubang.id, Selasa (28/2/2023).

Baca Juga

22 Desa Gelar Pilkades, Polres Subang Terjunkan 723 Personil

BACA JUGA : Komjen Ahmad Dofiri Resmi Jabat Irwasum Polri, Jenderal yang Pecat Ferdy Sambo

Endang menjelaskan, dalam Pasal 135 ayat 1 bahwa yang bertugas untuk melakukan pengawalan yaitu petugas Polri. Selain itu yang bisa mendapatkan pengawalan pun sudah diatur oleh UU yaitu kendaraan yang memperoleh hak utama untuk didahulukan.

"Dalam Pasal 134 bahwa kendaraan yang memperoleh hak utama untuk didahulukan adalah pemadam kebakaran, ambulans, kendaraan Pimpinan Lembaga Negara RI, Kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara, iring-iringan pengantar jenazah, konvoi dan/atau Kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Polri," katanya.

Baca Juga

Jelas Pilkades Serentak, Tim Gabungan Laksanakan Apel Gelar Pasukan di Polres Subang

Sementara menurut Kepala Satuan Polisi Pamong Prada dan Pemadam Kebakaran (Satpoldam) Kabupaten Subang Indri Tandia, pengamanan dan pengawalan (Panwal) yang dilakukan oleh Satpol PP sesuai dengan Permendagri no 50 tahun 2011.

BACA JUGA : Banjir Subang Meluas, Petugas Gabungan Evakuasi Warga ke Tempat Pengungsian

"Sudah sesuai dengan permendagri no 54 tahun 2011, tentang SOP Pol PP salah satunya pengamanan dan pengawalan (Panwal) pejabat penting oleh Satpol PP," imbuhnya.

Baca Juga

Nunggak Pajak Kendaraan, Tahun 2024 Warga Jabar Bakal Ditolak Isi BBM di SPBU

Sementara Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Subang Dikdik Solihin belum memberikan tanggapan ketika dimintai keterangan oleh media terkait pengawalan Bupati Subang yang dilakukan oleh pihaknya.

Editor : Yudy Heryawan Juanda