SUBANG, iNewsSubang.id – Rapat paripurna DPRD Kabupaten Subang yang digelar Kamis (31/7/2025) seharusnya menjadi forum strategis untuk mendengarkan jawaban Bupati Subang atas pandangan fraksi-fraksi terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan Tahun 2025. Namun, agenda penting tersebut justru diwarnai keprihatinan. Dari total 50 anggota dewan, hanya 26 orang yang hadir, menyisakan tanda tanya besar tentang komitmen para wakil rakyat.
Minimnya kehadiran ini menuai reaksi keras dari publik, termasuk dari tokoh pemuda Subang, Abad Badruzaman. Ia menyayangkan ketidakhadiran para anggota dewan dalam rapat yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.
“Ini aneh dan sangat memprihatinkan. Mereka sebelumnya lantang menyuarakan pandangan fraksi terhadap RAPBD, tapi saat mendengarkan jawaban bupati, malah banyak yang tidak hadir. Apakah ini yang disebut wakil rakyat?” ungkap Abad, dengan nada kecewa.
Abad juga mengkritik sikap inkonsisten para legislator yang, menurutnya, selalu antusias jika menyangkut agenda kunjungan kerja ke luar daerah, namun abai dalam menghadiri forum-forum penting di dalam daerah.
“Kalau soal kunjungan kerja ke luar kabupaten atau provinsi, tidak pernah ada yang absen. Tapi giliran rapat penting untuk rakyat, malah pada kosong,” tambahnya.
Ia menilai, RAPBD Perubahan 2025 bukan sekadar dokumen anggaran, melainkan instrumen vital dalam menentukan arah pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Subang. Oleh karena itu, setiap tahapnya harus diikuti secara serius oleh para anggota dewan.
“Saya dengar katanya ada pokok-pokok pikiran (pokir) anggota dewan yang belum diakomodasi eksekutif. Kalau itu jadi alasan mereka absen, ini sangat berlebihan. Jangan sampai karena pokir pribadi tidak masuk, kepentingan rakyat justru dikesampingkan,” tegasnya.
Hal serupa diutarakan pemerhati kebijakan publik, Omay Komarudin, yang ikut memantau jalannya paripurna tersebut. Ia menyayangkan rendahnya partisipasi anggota DPRD dan mengimbau masyarakat untuk lebih aktif mengawasi kinerja wakil-wakilnya di parlemen daerah.
“Ketidakhadiran para wakil rakyat justru menodai semangat akuntabilitas dan transparansi yang selama ini digaungkan,” pungkasnya.
Paripurna yang seharusnya menjadi ruang akuntabel untuk menilai arah kebijakan anggaran pemerintah daerah justru berubah menjadi cermin buram atas minimnya keseriusan legislatif dalam mengawal kepentingan publik.
Editor : Yudy Heryawan Juanda
Artikel Terkait
