Menurut dr. Maxi, pelanggaran yang dilakukan tidak hanya satu, melainkan rata-rata lebih dari sepuluh item. Pelanggaran tersebut meliputi standar pelayanan yang tidak terpenuhi, sarana dan prasarana yang tercatat namun tidak tersedia saat diaudit, pengelolaan makanan yang seharusnya dikelola sendiri justru dibeli dari pedagang luar, serta kecurangan dalam laporan jumlah kunjungan dan rawat inap.
"Itu kesalahannya tidak hanya satu item saja, rata-rata di atas 10 item. Mulai dari tidak terpenuhinya standar pelayanan, sarana dan prasarana yang tercatat ada tapi ternyata setelah diaudit alatnya tidak ada, kemudian masalah makanan yang seharusnya kelola di dalam ini malah beli di pedagang yang lewat, dan yang paling berat adalah masalah kecurangan yang tidak bisa ditolerir, baik itu dari jumlah kunjungannya maupun jumlah rawat inapnya," jelasnya.
Ia pun mengingatkan seluruh klinik untuk tetap menjalankan kemitraan dengan BPJS Kesehatan secara jujur dan sesuai standar.
"Ini menjadi warning bagi semua klinik, artinya kita boleh bermitra dengan BPJS tapi lakukanlah sesuai dengan standar jangan ada kecurangan," pungkasnya.
Setelah pemutusan kerjasama ini, kedua klinik tersebut menghentikan operasionalnya. Sementara itu, peserta BPJS Kesehatan yang sebelumnya terdaftar di dua klinik itu telah dipindahkan ke fasilitas kesehatan terdekat lainnya.
Editor : Yudy Heryawan Juanda
Artikel Terkait
