SUBANG, iNews.id - Penjabat (Pj) Bupati Subang, Imran, mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2024 secara virtual yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri. Acara berlangsung di Pendopo Rumah Dinas Bupati Subang, di mana Imran didampingi oleh para Kepala Perangkat Daerah dan Camat se-Kabupaten Subang, Senin (04/11/2024).
Dalam kesempatan tersebut, Imran mengapresiasi kerja keras seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga tingkat inflasi Kabupaten Subang yang tetap dalam ambang toleransi.
Ia juga mengingatkan tentang pentingnya pemantauan inflasi setiap bulan, sesuai arahan Menteri Dalam Negeri, agar inflasi tidak hanya dilihat dari persentase tahunan, tetapi juga bulanan.
"Ini adalah hasil kerja keras kita bersama. Meskipun Indonesia relatif aman dari inflasi, kita tidak bisa mengabaikan dampak inflasi global, terutama menjelang musim Pilkada yang rentan terhadap isu-isu seperti inflasi," ujarnya.
Menghadapi musim penghujan, Imran menyampaikan kekhawatirannya terhadap kemungkinan gagal panen akibat tingginya curah hujan. Ia menginstruksikan Kepala Dinas Pertanian Subang untuk mencari solusi antisipatif agar hasil pertanian tetap terjaga.
“Meskipun varietas padinya baik, jika hujan terlalu banyak, kualitas padi bisa menurun,” tambahnya.
Selain itu, Pj Bupati Imran menekankan pentingnya intervensi pasar untuk menjaga stabilitas komoditas berdasarkan hasil panen. Ia mendorong Dinas Ketahanan Pangan untuk mensosialisasikan alternatif sumber karbohidrat dan protein guna diversifikasi ketahanan pangan.
Imran juga meminta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berperan aktif dalam menjaga kestabilan harga di pasar agar inflasi dapat terkontrol di Subang. Kepada para camat, Imran menginstruksikan agar memantau harga bahan pokok di kecamatan masing-masing untuk memastikan kestabilan harga dan ketersediaan kebutuhan pokok.
Dalam sesi briefing staf, Imran mengingatkan bahwa kegiatan efektif harus diselesaikan sebelum 15 Desember. Ia menegaskan agar seluruh pelaksanaan kegiatan segera diselesaikan sebelum batas tersebut. Untuk tahun mendatang, Imran mengimbau perangkat daerah dan kecamatan untuk mengevaluasi kembali kegiatan yang ada.
"Jika tidak memberikan dampak, lebih baik ditiadakan. Efisiensikan rapat-rapat dan perjalanan dinas," tegasnya.
Imran juga membahas pengelolaan hibah bansos yang perlu ditinjau kembali agar manfaatnya jelas bagi masyarakat. "Hibah bansos harus dievaluasi. Jika tidak berdampak signifikan, lebih baik dialihkan untuk kebutuhan yang lebih produktif," ujarnya.
Ia menyoroti perlunya peningkatan infrastruktur, terutama jalan dan sarana pendidikan yang memerlukan perbaikan. Selanjutnya, Imran menginstruksikan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) untuk melakukan pendataan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) secara optimal, demi memperkuat implementasi E-Government dalam mendukung kebijakan yang lebih terukur.
Imran juga membandingkan potensi wisata alam Subang dengan daerah lain yang pernah ia kunjungi. Ia menekankan bahwa kondisi alam Subang lebih lengkap untuk wisata alam dan mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) untuk berkolaborasi dengan komunitas dalam mengembangkan sektor pariwisata.
Mencontoh wisata Cikole di Bandung Barat, Imran menyatakan bahwa Subang memiliki kekuatan di sektor pertanian, industri, dan pariwisata yang memerlukan sinergi optimal. "Saya minta bapak ibu sekalian untuk memperbaiki ini," tegasnya.
Ia menuturkan bahwa suatu daerah akan lebih hidup jika ada event yang melibatkan masyarakat. Ia mengajak perangkat daerah untuk lebih aktif mengadakan event sebagai upaya mendorong perekonomian serta promosi dan branding Subang.
"Masyarakat harus bisa menikmati manfaat dari setiap event yang kita adakan. Lakukan tindak lanjut seperti wawancara dengan UMKM dan masyarakat untuk mengetahui kepuasan mereka terhadap event yang diselenggarakan," ujarnya.
Terkait fasilitas kesehatan di RSUD Subang, Imran menyarankan agar pihak RSUD berupaya meningkatkan fasilitas. Jika tidak mampu mengadakan peralatan medis modern, ia mengingatkan RSUD untuk memanfaatkan statusnya sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan menjalin kerja sama pihak ketiga.
"Jika tidak dibenahi, RSUD berisiko ditinggalkan pasien, terutama karena sekarang BPJS dapat digunakan di rumah sakit swasta," jelasnya. "Kalau tidak dibenahi, ruginya di depan mata," tambahnya.
Dalam arahannya, Imran mengajak seluruh jajaran untuk bersinergi dalam menjaga stabilitas ekonomi, meningkatkan pelayanan publik, dan mempercepat pembangunan, demi mewujudkan Kabupaten Subang yang lebih baik dan sejahtera.
Editor : Yudy Heryawan Juanda
Artikel Terkait
