Selain itu, Asep melanjutkan alat berat yang dimiliki oleh UPTD Workshop Dinas PUPR Subang lebih banyak digunakan oleh Pemerintah Desa yang tidak dikenai biaya sewa.
"Ya kita kan bukan hanya melayani itu aja ya pak, ada juga kan kita bantuan ke desa ada program dari Pemdes itu kan itu kan kita cuma menyiapkan alatnya saja sewanya nggak ada," ungkapnya.
BACA JUGA : Protes BBM Naik, Puluhan Sopir Elf di Pantura Subang Mogok Beroperasi
Sebelumnya anggota DPRD Subang, Ujang Sumarna menyoroti kinerja UPTD Workshop Dinas PUPR Subang yang baru bisa menyetor PAD 8 persen dari Rp1,49 miliar. Padahal ia melihat alat berat sering kali berada di luar.
"Saya fokus sewa alat berat yang ada di workshop PUPR, hampir tidak pernah ada di tempat selalu bekerja direntalkan di luar tapi ternyata yang sampai hari ini yang masuk hanya 8 persen, 10 persen pun tidak," tuturnya.
Editor : Yudy Heryawan Juanda
Artikel Terkait
