Demonstrasi Sopir Truk di Subang Robohkan Pagar Kantor Pemkab, Ini Tuntutan Massa Aksi

SUBANG, iNews.id – Aksi unjuk rasa ratusan sopir truk di Kabupaten Subang, Jawa Barat, berlangsung ricuh, Jumat (20/6/2025) sore. Massa aksi mendobrak pagar kantor Bupati Subang dan memaksa masuk ke area perkantoran demi menyampaikan aspirasi dan tuntutan mereka secara langsung kepada pemerintah daerah.

Dalam aksi unjukrasa ini juga, ratusan sopir truk membawa kendaraan mereka sehingga menutuo jalan dan membuat jalan menuju kantor Pemkab Subang lumpuh. 

Baca Juga

Pengusaha Tambang Sebut Membuat Izin Sulit, Sudah Habis Rp1,5 Miliar Izin Tak Kunjung Keluar

Para sopir truk menolak keras pemberlakuan aturan mengenai kendaraan over dimension overloading (ODOL) dan Peraturan Bupati (Perbup) tentang pembatasan jam operasional kendaraan berat. Mereka menilai kebijakan tersebut berpotensi merugikan para sopir dan pengusaha angkutan, terutama jika diterapkan tanpa sosialisasi yang memadai.

“ODOL masih disosialisasikan, keputusan nanti tanggal 2 Juli 2025,” ujar Gugum, salah satu sopir yang ikut dalam aksi demonstrasi.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Subang, Aep Saepulloh, menjelaskan bahwa kericuhan yang sempat terjadi dipicu oleh kesalahpahaman informasi terkait pelaksanaan aturan tersebut.

Baca Juga

Dinilai Memperkeruh Situasi Jelang Pilkada, HMI Subang Kritisi Kebijakan Pj Bupati Imran

"Tadi sudah ngobrol melalui telepon pengusaha itu, Senin kita undang untuk audiensi dan menjelaskan yang sebenarnya," jelas Aep.

Ia menegaskan bahwa aturan ODOL saat ini masih dalam tahap sosialisasi dan belum diberlakukan penindakan hukum terhadap pelanggaran. Adapun Perbup tentang pembatasan jam operasional hanya berlaku bagi truk yang berada di jalan raya, dan tidak mencakup aktivitas bongkar muat di dalam kawasan tambang.

Setelah dilakukan audiensi singkat dengan perwakilan Dinas Perhubungan Subang dan dijelaskan mengenai substansi regulasi yang tengah disiapkan, massa aksi akhirnya membubarkan diri secara tertib. Aksi ini menjadi catatan penting mengenai perlunya komunikasi yang terbuka antara pemerintah dan para pelaku transportasi untuk menghindari konflik di lapangan. 

Editor : Yudy Heryawan Juanda