Anggota Komisi I DPR RI Elita Budiati Soroti Ketiadaan Sistem Deteksi Kapal Selam Asing di Indonesia

JAKARTA, iNewsSubang.id – Anggota Komisi I DPR RI, Elita Budiati, menyoroti ketiadaan sistem pendeteksi kapal selam asing yang hingga kini belum dimiliki oleh TNI Angkatan Laut (AL). Sorotan itu ia sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPR bersama Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/4/2025).

Menurut Elita, absennya alat pendeteksi bawah laut membuat Indonesia berada dalam posisi yang rawan, mengingat 65 persen wilayah Indonesia terdiri atas lautan. Ia menilai keberadaan sistem tersebut sangat krusial untuk menjaga kedaulatan maritim nasional.

Baca Juga

Anggota DPR RI Elita Budiati Laporkan Dugaan Pencemaran Nama Baik ke Bareskrim Polri

“Betapa ancaman di bawah laut itu perlu sangat diperhatikan oleh kita. Betapa ancaman bawah laut kita itu sangat luar biasa,” ujar Elita dalam rapat.

Ia bahkan mengaku merasa khawatir setelah mendengar penjelasan dari pejabat TNI AL mengenai kondisi pertahanan bawah laut Indonesia yang dinilainya masih sangat lemah. Elita menekankan pentingnya pengadaan sistem tersebut, meskipun dengan anggaran besar.

“Saya tanya alasannya kenapa kita tidak punya alat itu, katanya alasannya alatnya itu sangat mahal. Kalaupun semahal apa pun, kalau itu penting apalagi untuk menjaga kedaulatan laut kita, itu wajib,” tegasnya.

Baca Juga

Rapat Komisi II DPR RI, Pj Bupati Subang Diminta Copot Ketua PGRI Subang, Ini Alasannya

Menanggapi hal tersebut, KSAL Muhammad Ali membenarkan bahwa Indonesia saat ini memang belum memiliki sensor deteksi kapal selam asing. Ia menyebut bahwa pengawasan bawah laut oleh TNI AL masih berada pada angka 0 persen.

“Pengawasan bawah laut kita belum memiliki sensor sama sekali, baru pengajuan ke Kementerian Pertahanan. Jadi harusnya ada fixed detect sonar, dipasang di bawah laut, tapi kita belum memiliki,” ungkap Ali.

KSAL menjelaskan bahwa saat ini TNI AL masih mengandalkan Sistem Pusat Komando Angkatan Laut (Sispuskodal) Tahap I. Sistem ini baru mampu mengawasi perairan terbuka hingga 50 persen dan wilayah pesisir serta perairan teritorial sebesar 30 persen. Namun, sistem tersebut belum mencakup pengawasan bawah laut sama sekali.

Baca Juga

Polda Metro Jaya Usut Kasus Pengeroyokan Ade Armando

Adapun integrasi pembangunan Sispuskodal Tahap I saat ini mencakup peningkatan kemampuan server, integrasi tujuh satuan kerja TNI AL, serta pengembangan sistem penginderaan jarak jauh melalui satelit dan pemanfaatan kecerdasan buatan.

Dalam forum tersebut, Elita meminta pemerintah dan Kementerian Pertahanan untuk segera mengupayakan pengadaan sistem deteksi bawah laut demi memperkuat pertahanan nasional, khususnya di sektor maritim.

Editor : Yudy Heryawan Juanda