SUBANG, iNewsSubang.id – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Subang bersama mahasiswa pertanian dan Universitas Mandiri menggelar dialog publik bertajuk “Reforma Agraria dan Ketahanan Pangan: Marhaenisme di Bumi Subang”, Senin (29/9/2025). Agenda ini menghadirkan ruang tukar gagasan antara mahasiswa, pemerintah, dan petani untuk menegaskan arah pembangunan Subang.
Hadir dalam forum tersebut Wakil Ketua Komisi II DPRD Subang Udaya, perwakilan Dinas Ketahanan Pangan Asep, Plt. Kepala Dinas Pertanian Bambang Suryana, perwakilan P3TSL Hadi, serta 50 peserta dari kalangan mahasiswa, aktivis pertanian, dan ketua organisasi kepemudaan se-Kabupaten Subang.
Ketua GMNI Subang, Muhammad Riefky Alfathan, menegaskan bahwa isu agraria dan pangan bukan sekadar perdebatan teknis, melainkan soal masa depan rakyat.
“Kita ingin tahu sejauh mana program pemerintah daerah menjaga ketahanan pangan dengan masuknya industrialisasi di Kabupaten Subang. Selain itu, GMNI mendorong pemerintah untuk segera mengesahkan Perda RTRW, Perda Agraria, Perda Sawah Abadi, dan Perda Pertanian,” ujar Riefky, Selasa (30/9/2025).
Isu utama yang mencuat adalah kritik terhadap arah pembangunan Subang yang dianggap lebih berpihak pada industrialisasi, terutama dengan proyek Pelabuhan Patimban, daripada memperkuat basis pertanian.
“Mengapa industrialisasi di Subang tidak berbasis pada sektor pertanian, padahal pertanian sejak lama menjadi penyangga kehidupan masyarakat?” ungkap Riefky.
Alih fungsi lahan pertanian menjadi sorotan tajam. Para mahasiswa menilai kondisi ini mengancam keberlangsungan pangan di daerah yang dikenal sebagai salah satu lumbung padi nasional.
“Pembangunan seharusnya berakar pada sejarah Subang sebagai tanah agraris, bukan semata mengejar keuntungan industri manufaktur,” tegas Riefky.
Persoalan klasik petani seperti harga gabah yang jatuh, distribusi pupuk subsidi yang tidak merata, hingga impor beras yang menekan petani lokal, kembali dipertanyakan.
“Kita tidak bisa berhenti hanya pada ketahanan pangan. Yang dibutuhkan adalah kedaulatan pangan, di mana petani punya kemandirian dan posisi tawar kuat,” ucap seorang aktivis mahasiswa.
Dialog juga menyinggung rendahnya minat generasi muda terhadap sektor pertanian. Mahasiswa mengingatkan bahwa tanpa regenerasi petani, masa depan pangan Subang akan rapuh.
“Pendidikan politik dan kesadaran agraria harus terus digelorakan agar kaum muda melihat pertanian bukan sekadar pekerjaan warisan, tapi jalan perjuangan,” kata Riefky menambahkan.
Di akhir forum, GMNI Subang bersama mahasiswa menyuarakan tiga tuntutan pokok:
1. Pelaksanaan reforma agraria sejati, agar tanah kembali kepada mereka yang benar-benar menggarap.
2. Kedaulatan pangan, untuk melindungi petani dari ancaman impor dan permainan tengkulak.
3. Komitmen mahasiswa kembali ke rakyat, menjadi garda depan perjuangan kaum Marhaen.
Dialog publik ini mempertegas satu pesan bahwa Subang tidak boleh tercerabut dari akar sejarahnya sebagai tanah agraris. Suara mahasiswa berpadu dengan suara rakyat membela petani, memperjuangkan reforma agraria, dan menegakkan kedaulatan pangan sebagai syarat mutlak menuju kemerdekaan yang sejati.
Editor : Yudy Heryawan Juanda
Artikel Terkait
