Sebagai bentuk sikap, IMM menyampaikan tujuh tuntutan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat:
1. Tertibkan seluruh bangunan di atas tanah negara tanpa pandang bulu.
2. Hentikan penggusuran yang mematikan usaha hidup rakyat kecil.
3. Rancang kebijakan tata ruang yang partisipatif, humanis, dan tidak represif.
4. Segera berikan kompensasi dan relokasi bagi warga terdampak.
5. Usut dugaan pemungutan uang sewa oleh oknum birokrasi PJT selama ini.
6. Aparat penegak hukum harus mengawasi pemberian kompensasi dengan selektif, agar tidak menjadi ajang bacakan maupun penerima fiktif.
7. DPRD jangan hanya diam atau melakukan kunjungan kerja, tapi harus berani bersikap membela kepentingan masyarakat kecil.
“Penertiban seharusnya bukan jadi alat kekuasaan. Tapi jalan menuju keadilan ekologis dan sosial,” pungkas Iqbal.
Editor : Yudy Heryawan Juanda
Artikel Terkait
