Pernyataan itu pun memicu perdebatan. Publik mempertanyakan apakah pertimbangan estetika pelat nomor lebih penting daripada kewajiban membayar pajak tepat waktu, terlebih bagi seorang pejabat publik yang seharusnya memberi contoh dalam kepatuhan terhadap aturan.
Dedi juga menjelaskan bahwa mobil tersebut masih dalam masa kredit dan dikuasai pihak leasing. Ia menyebut kendaraan itu sedang dalam proses mutasi ke Jawa Barat. “Nanti saya bayar pajaknya di Jawa Barat, untuk kepentingan rakyat Jabar,” tegasnya.
Meski demikian, pernyataan tersebut tak serta-merta meredam kritik. Banyak warganet menilai alasan Dedi sebagai bentuk pengalihan tanggung jawab. Mereka menyayangkan bahwa isu loyalitas daerah justru digunakan untuk membingkai permasalahan administratif.
Dedi Mulyadi selama ini memang dikenal konsisten menggunakan pelat nomor daerah tempat ia menjabat. Ia menegaskan bahwa prinsip serupa telah diterapkan sejak menjabat sebagai Bupati Purwakarta.
“Saat jadi bupati, semua mobil saya berpelat Purwakarta. Sekarang semua pelatnya Jawa Barat,” ucapnya.
Meskipun akhirnya menyampaikan permohonan maaf dan mengucapkan terima kasih atas kritik yang disampaikan masyarakat, kasus ini dinilai menjadi cermin pentingnya transparansi serta konsistensi pejabat dalam urusan publik maupun pribadi.
Editor : Yudy Heryawan Juanda
Artikel Terkait
