SUBANG, iNewsSubang.id - Masyarakat sedang dihebohkan oleh skandal mega korupsi timah yang telah merugikan negara sebesar Rp 271 triliun. Sebelum kasus ini mencuat, Kang Dedi Mulyadi (KDM) telah memberikan peringatan mengenai dampak buruknya saat melakukan kunjungan kerja ke Bangka Belitung.
Melalui saluran YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel, terlihat bahwa KDM, yang pada saat itu menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, melakukan kunjungan kerja ke Kawasan Pantai Matras, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka pada akhir November 2020.
Para nelayan yang ditemui dalam kunjungan tersebut mengeluhkan dampak negatif aktivitas tambang timah yang telah mengganggu mata pencaharian mereka. Mereka dengan tegas meminta agar penambangan segera dihentikan untuk mencegah kerusakan lebih lanjut pada lingkungan laut yang parah.
“Air laut keruh semua karena lumpur, terumbu karang tempat ikan habis, mangrove tempat kita cari kepiting dan udang juga sudah habis. Tolong lindungi kami ini para nelayan, Pak,” ujar perwakilan nelayan.
Ketika kunjungan berlangsung, nelayan mengungkapkan bahwa aktivitas tambang telah berlangsung selama sekitar 21 hari. Mereka merasa tidak berdaya karena tambang yang dilakukan di laut dijaga ketat oleh aparat bersenjata laras panjang.
Tidak hanya itu, kegiatan tambang yang berlangsung di area hutan mangrove yang dilakukan oleh pihak luar atau ilegal juga tidak bisa diintervensi karena dijaga oleh individu bersenjata tajam. Meskipun nelayan telah meminta perlindungan kepada pemerintah daerah, namun permintaan mereka tidak pernah mendapat respons.
“Ini baru 21 hari, bagaimana kalau 10 tahun ke depan pasti hancur semua. Ini mereka tahun bapak datang saja jadi tidak ada yang jaganya, biasanya semua di atas kapal pakai laras panjang menghalau kita seperti teroris,” ungkapnya.
KDM, yang pada saat itu melakukan peninjauan langsung di tengah laut, naik ke atas salah satu kapal yang sedang melakukan penambangan. Dia meminta agar aktivitas tambang dihentikan sementara waktu, sambil menunggu Ditjen Gakkum KLHK untuk menindaklanjuti dampak kerusakan yang dirasakan oleh para nelayan.
Dia merasa heran dengan pihak yang memberikan izin untuk melakukan penambangan di kawasan pantai dan area wisata. Bahkan, masyarakat setempat mengandalkan ekonomi dari hasil melaut.
“Ini bagaimana yang ngasih izin, kok bisa memberi izin, di mana hati nurani saudara, menyengsarakan rakyat, coba mikir dong. Masyarakat di sini memilih lebih baik miskin jadi nelayan daripada kaya jadi penambang, karena jadi nelayan lautnya dijaga, kesinambungan hidup terus terjaga sampai anak cucu, kalau jadi penambang kaya sehari blangsak seumur hidup,” sesal KDM.
Tak hanya itu ia pun sangat menyesalkan aktivitas tambang tidak hanya dilakukan secara legal tapi juga ilegal. “Yang lebih mengerikan ditambang oleh orang luar baik legal maupun ilegal. Ini kita sesalkan kenapa Amdal dikeluarkan, mohon dievaluasi siapapun yang membuat Amdal dan mengeluarkan izin segera evaluasi jangan menyengsarakan rakyat,” tegas KDM.
Menurut pria yang identik dengan iket putih itu penambangan yang dilakukan sangat bertentangan dengan prinsip pengelolaan laut. Sehingga laut menjadi tercemar dan terumbu karang juga mangrove tempat hewan hidup kini sudah hancur.
“Sehingga saya meminta Ditjen Gakkum untuk melakukan analisis periksa semua kelengkapan izin, kemudian lihat apakah benar koordinat kapal sesuai izin, semua pelanggaran langsung ditindak, saya minta penambangan liar dihentikan,” tegas Kang Dedi Mulyadi saat mengakhiri kunjungan.
Editor : Yudy Heryawan Juanda
Artikel Terkait
