"Kenapa kita harus mendorong pansus, ini catatan sejarah bahwa pengelolaan Tangkuban Parahu ada yang tidak beres, saya harus bagaimana DPR RI itu merevisi SK Menteri terkait keluarnya IPPA pada pengelola itu sendiri," katanya.
Andi menambahkan, masyarakat Kabupaten pernah melakukan protes terkait pengelolaan wisata Gunung Tangkuban Parahu. Namun dulu tidak didukung oleh Pemerintah Daerah. Berbeda saat ini bahwa Bupati Subang berani untuk bertindak, sehingga Andi merasa mendapatkan dukungan dari Pemerintah Daerah.
BACA JUGA : Moratorium Dicabut, Kemenaker Terapkan Sistem SPSK Untuk Lindungi PMI di Arab Saudi
"Secara spirit bahwa Bupati hari ini punya keberanian untuk bicara terkait tidak dan saya sepakat, artinya dulu masyarakat pernah melakukan tapi tidak ada dukungan politik dari pemerintah itu sendiri, baik itu Bupati ataupun DPRD," ucapnya.
Editor : Yudy Heryawan Juanda
Artikel Terkait
