Baznas Subang Usulkan Perda Zakat Baru, Bidik Potensi Industri dan Dunia Usaha

SUBANG, iNEWSSubang.id – Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Subang mendorong pembaruan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengelolaan Zakat. Regulasi yang berlaku saat ini dinilai sudah tidak relevan karena masih merupakan produk hukum tahun 2006.

Ketua Baznas Kabupaten Subang, Sukandar, mengatakan pembaruan Perda diperlukan agar pengelolaan zakat di daerah dapat menyesuaikan dengan perkembangan kebijakan nasional, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Baca Juga

Pujian dan Harapan Ketua Baznas untuk Bupati Ruhimat di Acara Peresmian Kantor Baznas Subang

Saat ini, Baznas tengah melakukan koordinasi dan komunikasi dengan jajaran DPRD Kabupaten Subang, terutama Ketua DPRD dan Komisi IV. Baznas juga sedang menyiapkan konsep serta formula regulasi baru sebagai bahan pembahasan.

“Perda yang ada sekarang merupakan produk tahun 2006, sehingga memang sudah perlu diperbarui dan disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat,” ujar Sukandar.

Dalam penyusunannya, Baznas melakukan kajian komparatif dengan mempelajari sejumlah Perda pengelolaan zakat di berbagai kabupaten dan kota, baik di Jawa Barat maupun luar daerah.

Baca Juga

Baznas Subang : Perbup Zakat Pemkab Subang Telah Bantu Ribuan Mustahik

Menurut Sukandar, pembaruan aturan tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif, tetapi juga untuk memperkuat tata kelola zakat, infak, dan sedekah (ZIS), mulai dari penghimpunan hingga pendistribusian kepada masyarakat yang berhak menerima.

Salah satu poin yang ingin dimasukkan dalam regulasi baru adalah memperluas sumber penghimpunan ZIS. Selama ini, penerimaan zakat di lingkungan pemerintah daerah, khususnya dari Aparatur Sipil Negara (ASN), masih menjadi salah satu sumber utama Baznas.

Padahal, potensi zakat di Kabupaten Subang dinilai masih dapat ditingkatkan melalui keterlibatan sektor industri, dunia usaha, lembaga pendidikan, koperasi, badan usaha, dan elemen masyarakat lainnya.

“Harapannya, penghimpunan ZIS tidak hanya bertumpu pada ASN, tetapi juga bisa menjangkau sektor industri, lembaga pendidikan, koperasi, badan usaha, dan elemen masyarakat lainnya. Dengan begitu, potensi zakat di Kabupaten Subang bisa lebih optimal,” ungkapnya.

Sukandar menambahkan, Perda baru juga diharapkan menjadi landasan untuk meningkatkan target penghimpunan ZIS setiap tahun. Target tersebut nantinya perlu diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Subang dan indikator Indeks Zakat Nasional (IZN).

Ia menilai optimalisasi zakat memiliki peran penting dalam mendukung program sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dana ZIS yang dikelola secara profesional dapat membantu masyarakat kurang mampu sekaligus mendukung upaya pemerintah daerah dalam menekan angka kemiskinan.

“Zakat harus memberikan manfaat lebih luas. Tidak hanya untuk bantuan konsumtif, tetapi juga harus diarahkan pada program produktif agar para mustahik bisa lebih mandiri secara ekonomi,” katanya.

Melalui program zakat produktif, Baznas berharap penerima bantuan atau mustahik memiliki kesempatan untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan.

Baznas Kabupaten Subang berharap komunikasi dengan DPRD dapat segera berlanjut ke tahap pembahasan bersama pemerintah daerah. Dengan demikian, usulan pembaruan Perda dapat ditindaklanjuti menjadi regulasi yang lebih komprehensif.

“Melalui regulasi yang lebih relevan, kami berharap pengelolaan zakat di Subang semakin optimal, transparan, dan akuntabel serta mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pengentasan kemiskinan,” pungkas Sukandar.

Editor: Frizky Wibisono