Keterangan Bawaslu Subang Jadi Pertimbangan MK Tolak Permohonan Penggugat

SUBANG, iNewsSubang.id – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Subang telah memberikan keterangan dalam sidang perkara perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang di Mahkamah Konstitusi (MK). 

Keterangan tersebut diberikan sesuai dengan Instruksi Ketua Bawaslu RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang kewajiban Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota dalam memberikan keterangan dalam perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi.

Baca Juga

Dukung KPU dan Bawaslu, HMI Subang Nilai Demokrasi Harus Dijaga, Hentikan Politisasi dan Intimidasi

Dalam sidang perkara nomor 62/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang berlangsung pada 9 Januari 2025, Bawaslu Kabupaten Subang bertindak sebagai pihak pemberi keterangan. Keterangan tersebut kemudian diterima oleh Mahkamah Konstitusi pada 16 Januari 2025.

Anggota Bawaslu Kabupaten Subang, sekaligus Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Jamal A.R Kumaunang, menjelaskan bahwa keterangan yang diberikan didasarkan pada Laporan Hasil Pengawasan (LHP) serta tindak lanjut dari laporan penanganan pelanggaran pemilihan.

"Kami menyampaikan keterangan berdasarkan hasil pengawasan yang telah dilakukan di setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan. Semua hasil pengawasan tersebut dituangkan dalam Formulir Hasil Pengawasan pada semua tingkatan pengawas," ungkap Jamal dalam keterangannya, Jumat (7/1/2025). 

Baca Juga

Apel Siaga Bawaslu Subang, Wujud Komitmen Mengawal Pilkada 2024

Untuk mendukung keterangannya, Bawaslu Kabupaten Subang juga mengajukan bukti surat/tulisan yang telah tersusun dalam daftar alat bukti yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan keterangan yang disampaikan serta alat bukti yang diajukan, Mahkamah Konstitusi akhirnya mengeluarkan putusan dengan amar putusan dalam pokok permohonan yang menyatakan bahwa permohonan pemohon tidak dapat diterima.

"Bawaslu Subang telah menjalankan tugasnya dalam melakukan pengawasan secara menyeluruh, dan hasil pengawasan ini menjadi dasar dalam memberikan keterangan di MK. Kami menghormati dan menerima keputusan Mahkamah Konstitusi terkait perkara ini," tambah Jamal.

Baca Juga

Bawaslu Subang Awasi Proses Pencetakan Surat Suara Pilkada Subang 2024

Dengan adanya keputusan ini, proses perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang resmi berakhir, dan hasil pemilihan tetap sesuai dengan ketetapan yang berlaku. 

Editor : Yudy Heryawan Juanda