Unjuk Rasa HMI dan GPI Subang Diwarnai Aksi Saling Dorong, Berikut Tuntutannya

SUBANG, iNewsSubang.id - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Gerakan Pemuda Islam (GPI) Kabupaten Subang menggelar aksi unjuk rasa ke sejumlah OPD, Kantor Bupati, dan Gedung DPRD Subang, Selasa (3/10/2023). Aksi unjuk rasa tersebut diwarnai kericuhan. 

Aksi saling dorong antara massa aksi dengan Polisi dan Satpol PP tidak dapat dihindari ketika massa memaksa masuk ke kantor Bupati Subang. Massa pun akhirnya berhasil masuk setelah Kepolisian dan Satpol PP tidak bisa menahannya. 

Baca Juga

Dilaporkan HMI Subang ke Kejari, Hari Rubiyanto : Kami Jadikan Kritik yang Membangun

Di gedung DPRD Subang juga demikian. Massa melakukan aksi saling dorong ketika hendak menemui Ketua DPRD Subang untuk menyampaikan aspirasi. 

Menurut Ketua HMI Subang, M Ali Annaba, pihaknya menilai Bupati Subang telah gagal dalam memimpin Kabupaten Subang. Berbagai program yang dijalankan pun tidak terlihat pro terhadap rakyat. 

"Karena pada faktanya, pemerintah Daerah Kabupaten Subang beserta jajaran didalamnya hari ini hanya menjadi alat yang kemudian diperas oleh oknum pejabat baik itu Bupati atau salah satu kepala OPD yang hari ini kami lihat terlalu banyak mengatur dan akhirnya membuat kegaduhan di Kabupaten Subang, yaitu Tatang Komara dan Iwan sahrul alias iwan Saprol dari BP4D," Ujarnya. 

Baca Juga

HMI Laporkan Jimat-Akur dan Pejabat Pemkab Subang ke Polisi dan Kejari, Berikut Kasusnya

"Jika benar dan memang punya keberanian kami dari aliansi OKP (HMI dan GPI) menuntut agar APH segera menyeret Bupati, Kepala Dinas Pendidikan dan Iwan Sahrul alias saprol untuk mempertanggungjawabkan semua kekacauan dan kegaduhan yang telah mereka buat. Karena kami menilai bahwa anggaran yang diperuntukan untuk pembangunan dan program-program kerja di kabupaten Subang telah di korupsi oleh oknum-oknum pejabat yang dibuat sistem atau pola untuk lebih memudahkan prilaku-prilaku koruptor tersebut," tambah M Ali. 

Sementara menurut Kepala Badan Kesbangpol Subang, Rona Mairansyah, pihaknya akan menyampaikan aspirasi yang disampaikan massa aksi kepada pimpinannya. 

"Insya Allah, saya sebagai Kesbangpol Kabupaten Subang akan menyampaikan aspirasi dari temen-temen gerakan iniini kepada pengambil kebijakan yaitu Bupati, Wakil Bupati, dan Sekda," imbuhnya. 

Baca Juga

Demo HMI di Gedung DPRD Subang Ricuh, Berikut Tuntutannya

Berikut alasan HMI dan GPI Subang menilai Bupati Ruhimat gagal selama menjabat dan tuntutan dalam aksinya : 

1. Janji politik yang tidak dipenuhi hingga akhir periode ini membuktikan bahwa dinasti ini adalah dinasti pembohong dan tidak bertanggungjawab.

2. Menjalankan program secara ugal-ugalan dengan dibuktikan launching program yang begitu banyak dan tidak jalan serta tidak bermanfaat bagi pembagunan di Subang, bahkan diakhir periode malah menjalankan program yang menghamburhamburkan uang contohnya adalah program refleksi yang manfaatnya tidak terasa bagi masyarakat.

3. WTP dan penghargaan-penghargaan dijadikan sebagai kebanggaan agar bupati bisa melakukan pencitraan, faktanya pengelolaan anggaran tidak berdasarkan prioritas. Buktinya yaitu tunda bayar yang hampir tiap tahun terjadi bahkan pernah adanya penolakan apbd dan seringkali tidak terjadi anggaran perubahan sehingga tidak ada evaluasi dan jauh dari kata transparan dan keterbukaan informasi publik. 

4. Rotasi, mutasi dan promosi jabatan tidak memfungsikan baperjakat secara profesional dan proporsional. yang kosong dibiarkan kosong yang double job diisi oleh pejabat yang dianggap loyal dan orangnya itu-itu saja.

5. Masih terjadi bancakan proyek yang dikuasai oleh kroni-kroninya bahkan keluarga penguasa dinasti jimat-akur. maka harus adatindakan tegas dari APH!!!

6. APH harus bersih-bersih secara total terkait dengan hal ini dan DPRD harus mengambil tindakan sesuai dengan tupoksinya diantaranya adalah hak interpelasi, jika tidak maka ada indikasi kongkalikong terhadap kezaliman dan kemunafikan dengan dinasti jimat-akur. 

7. Masih banyak indikasi kasus-kasus yang merugikan negara dan masyarakat sehingga terkesan melakukan pembiaran karena yang namanya korupsi adalah yang melakukan dan juga yang membiarkan contohnya pungli masih banyak terjadi, kasus dbhct belum tuntas, sppd fiktif belum tuntas, belum lagi banyak kasus-kasus yang lainnya.

Editor : Yudy Heryawan Juanda