“Jangan sampai kepentingan politik sesaat merusak persaudaraan dan ketenteraman masyarakat. Pilkades ini harus menjadi ajang demokrasi yang sehat, bukan justru menimbulkan perpecahan,” katanya.
Reynaldy juga mengingatkan bahwa kepala desa terpilih harus mampu merangkul seluruh masyarakat, termasuk warga yang tidak mendukungnya selama pemilihan.
“Kepala desa bukan hanya milik tim pendukungnya, tetapi milik seluruh masyarakat desa. Siapa pun yang terpilih harus mampu membangun desa dan mengutamakan kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Digitalisasi dan Netralitas Aparatur Jadi Kunci
Digitalisasi menjadi salah satu upaya Karawang dan Subang meningkatkan transparansi Pilkades 2026. Sistem ini diharapkan mempercepat penghitungan suara, meningkatkan efisiensi, serta menekan potensi kecurangan.
Namun, teknologi saja tidak cukup. Netralitas aparatur dan integritas penyelenggara tetap menjadi kunci agar pemilihan berlangsung jujur dan adil.
Bupati Karawang Aep Syaepuloh dan Bupati Subang Reynaldy Putra Andita menegaskan, seluruh jajaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), pemerintah kecamatan, serta petugas terkait harus bekerja sesuai aturan dan tidak memihak kandidat mana pun.
Keduanya juga menekankan pentingnya peran media dalam memberikan informasi yang akurat mengenai mekanisme dan tahapan Pilkades Digital 2026. Edukasi yang tepat dinilai penting agar masyarakat memahami proses pemilihan dan tidak mudah terpengaruh informasi yang keliru.
Editor : Frizky Wibisono
Artikel Terkait
