JAKARTA, iNews.id – Setelah pandemi Covid-19, kenaikan barang kini menjadi ancaman nyata bagi masyarakat. Untuk mengantisipasinya, Pemerintah kini akan menyiapkan APBN untuk merespon kenaikan harga komiditas tersebut.
Hal tersebut diungkapkan, Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani usai Sidang Kabinet Paripurna di Jakarta, Selasa (5/4/2022). Menurut Menkeu Sri Mulyani, kenaikan harga komoditas yang luar biasa tersebut diakibatkan oleh gejolak geopolitik yang masih memanas antara Rusia-Ukraina.
BACA JUGA : HUT Subang KE-74, Bupati Subang : Tahun 2022 Kita Fokus Bangun Inftrastruktur
"Kenaikan ini telah memberikan, dari satu sisi, di sisi APBN, penerimaan negara yang akan naik dari sisi komoditas tersebut, entah itu dari minyak, gas, batu bara, nikel, dan CPO. Itu memberikan daya tambah dari sisi penerimaan negara," ujarnya.
Di sisi lain, masyarakat juga akan merasakan dampak dari inflasi global tersebut. Sri Mulyani mengatakan, perlu diputuskan langkah-langkah untuk menjaga ekonomi masyarakat.
BACA JUGA : Unik, Masjid Att-Toyibah di Kalijati Subang Dibangun Mirip Ka'bah, Ternyata Alasannya Bikin Haru
"Kalau dulu tantangan masyarakat adalah pandemi, sekarang tantangan dan ancaman bagi masyarakat adalah kenaikan harga barang-barang tersebut," ujarnya.
Dari segi APBN, Kemenkeu akan terus merumuskan langkah-langkah bagaimana kenaikan penerimaan ini bisa dialokasikan secara tepat. Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga telah menginstruksikan untuk melihat secara detail harga pangan, dan harga-harga energi, serta pilihan-pilihan kebijakan yang bisa diambil.
"Ini untuk bisa, menjaga daya beli masyarakat, menjaga momentum ekonomi, tapi juga menjaga APBN. Ini tiga hal yang sangat penting untuk terus dilakukan. Presiden juga meminta supaya para menteri melakukan program-program pemulihan ekonomi. Kita masih ada Rp455 triliun untuk program pemulihan ekonomi dalam rangka PCPEN," tuturnya.
Anggaran tersebut akan difokuskan ke program-program untuk meningkatkan ketahanan dan penciptaan kesempatan kerja, terutama untuk Kementerian PUPR dan kementerian-kementerian lain.
BACA JUGA : Berapa Jumlah Rakaat Tarawih Rasulullah, Berikut Penjelasan Buya Yahya
"Tadi juga disampaikan untuk mulai terus ditingkatkan langkah-langkah koordinasi untuk bidang ketahanan pangan, seperti pembukaan lahan, irigasi, ketersediaan pupuk dan bibit untuk barang-barang yang bisa tumbuh di Indonesia," katanya.
Menurutnya, semua negara di dunia sekarang sedang menghadapi situasi yang tidak mudah. Oleh karena itu, ketahanan pangan dan energi menjadi salah satu hal yang harus ditingkatkan. Sri Mulyani mengungkapkan, Presiden Jokowi juga menginstruksikan untuk pangan, terkait siklus padi, jagung, kedelai tidak lebih dari 3 bulan, sehingga seharusnya bisa direspons secara lebih cepat oleh kementerian terkait bekerja sama dengan pemerintah daerah.
BACA JUGA : Kasus Jalancagak Terungkap, Pelaku di Dor Polisi Karena Melawan
"Dari sisi APBN, kita akan dukung dari langkah-langkah mengamankan masyarakat kita, terutama tadi yang merasakan ancaman akibat dampak global yang memang dirasakan seluruh dunia. Di sisi lain, adalah menggunakan APBN secara tepat sehingga betul-betul bisa menjaga keselamatan rakyat, ekonomi, dan kesehatan APBN," kata dia.
Artikel ini telah terbit dengan judul : Sri Mulyani: Dulu Ancaman Masyarakat adalah Pandemi, Sekarang Kenaikan Harga Barang
Editor : Yudy Heryawan Juanda
