Agar implementasi badan ini memiliki kekuatan hukum, pihaknya berharap adanya dukungan regulasi melalui Peraturan Daerah (Perda) dan teknis pelaksanaannya dijabarkan dalam Peraturan Bupati (Perbup).
“Kami harapkan juga badan rekrutmen ini dapat ditetapkan dalam Perda, ada payung hukumnya yang secara teknis nanti akan dijabarkan dalam Perbup,” ungkapnya.
Lebih jauh, ia menilai bahwa keberadaan badan ini akan memberikan manfaat nyata, terutama dalam memprioritaskan tenaga kerja lokal untuk diserap oleh perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Subang.
“Manfaatnya kita dapat melihat berapa tenaga kerja yang bisa diterima oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Jangan sampai banyak tenaga kerja yang di luar Subang yang diterima di perusahaan yang ada di Subang. Jadi dengan badan ini kita bisa menyeleksi memprioritaskan orang Subang terlebih dahulu dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan. Kalau tidak tercukupi baru dari daerah lain,” ucapnya.
Rona menekankan bahwa langkah ini bukan bentuk diskriminasi, melainkan upaya keberpihakan terhadap warga lokal, agar masyarakat Subang tidak hanya menjadi penonton di kampung sendiri.
“Saya harapkan ini nanti tidak jadi sebuah diskriminasi, tapi menjadi sebuah prioritas bagi masyarakat Subang untuk terserap di perusahaan yang ada di Subang. Jadi jangan sampai jadi penonton,” imbuhnya.
Selain itu, jika laporan kebutuhan tenaga kerja dari perusahaan terus berjalan secara berkelanjutan, dinas dapat lebih mudah menyusun program pelatihan kerja yang sesuai dengan kebutuhan dunia industri.
Editor : Yudy Heryawan Juanda
Artikel Terkait
