SUBANG, iNewsSubang.id – Ketua Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) Jawa Barat, Atep Abdul Gofar, menyoroti maraknya kenakalan remaja yang terjadi di berbagai daerah. Ia menilai hal ini disebabkan oleh kurangnya pendidikan agama di sekolah formal.
"Saat ini melihat bagaimana begitu mirisnya terjadinya kenakalan remaja di beberapa daerah yang mana ini adalah merupakan salah satu kurangnya pendidikan agama kepada para siswa di sekolah formal," ujarnya, Jumat (31/1/2025).
Atep juga mengungkapkan bahwa lemahnya pendidikan agama di sekolah berimbas pada mudahnya anak-anak terpengaruh oleh budaya luar hingga berurusan dengan hukum.
"Ini menjadi dampak sehingga anak-anak begitu mudah untuk terpengaruhi masuknya budaya-budaya termasuk juga pengaruh dari luar untuk masuk di ranah hukum," katanya.
Ia berharap ada langkah konkret dari pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota dalam memperkuat pendidikan agama di sekolah formal dengan menerapkan Diniyah Takmiliyah sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2007.
"Maka dari itu kami berharap bahwa perlu penegasan dari pemerintah, baik itu pemerintah provinsi atau kabupaten/kota untuk bagaimana menguatkan pendidikan agama yang ada di sekolah formal dengan menguatkannya, menjalankannya Diniyah Takmiliyah sesuai dengan PP 55 Tahun 2007," imbuhnya.
Namun, Atep mengungkapkan bahwa hingga saat ini, pemerintah provinsi belum memberikan perhatian yang signifikan terhadap lembaga Diniyah Takmiliyah di Jawa Barat.
"Walau demikian, kami juga dengan jumlah 31.890 lembaga belum ada perhatian yang sangat signifikan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat di beberapa tahun terakhir, mungkin dari tahun 2019 sampai sekarang," jelasnya.
Salah satu masalah yang dihadapi adalah ketiadaan insentif khusus bagi guru-guru Diniyah yang setiap hari mengajarkan pendidikan agama, termasuk penguatan akhlak, akidah, dan ibadah.
"Tidak ada insentif khusus untuk para guru-guru Diniyah yang ngajar tiap hari pendidikan agama berupa penguatan akhlak, aqidah, ibadah. Maka dengan itu kami sangat berharap sekali kepada Kang Dedi selaku Gubernur terpilih yang memang sangat begitu konsen dan peka sekali terhadap permasalahan yang ada di masyarakat khususnya di Jawa Barat," ucapnya.
Menurut Atep, sebanyak 134.000 guru Diniyah di Jawa Barat belum mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Saat ini, mereka hanya mengandalkan honor dari iuran siswa dan orang tua yang jauh dari kata cukup.
"Guru-guru Diniyah yang tergabung ada 134.000 guru se-Jawa Barat tidak ada perhatian khusus. Sementara mereka hanya mendapatkan honor dari iuran siswa, orang tua. Itu juga jauh dari kata cukup. Bahkan sama sekali tidak ada," katanya.
Karena itu, ia berharap gubernur terpilih dapat memberikan perhatian lebih kepada para guru Diniyah yang mengabdikan diri untuk mengajar pendidikan agama setiap sore.
"Maka dengan ini kami mengharapkan kepada Gubernur Terpilih untuk bisa memperhatikan guru-guru Diniyah yang tiap sore fokus ngajar pendidikan agama untuk bisa diperhatikan," ujarnya.
Atep menegaskan bahwa mereka tidak menuntut jumlah besar, namun hanya meminta pengakuan dari pemerintah terhadap peran guru Madrasah Diniyah.
"Kami tidak menuntut besar, kalau dari provinsi saja hanya Rp100.000 sebulan saja itu udah dianggap cukup. Yang penting ada pengakuan dari pemerintah kepada guru-guru Madrasah Diniyah," harapnya.
Di akhir pernyataannya, Atep mengajak Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih untuk lebih peduli terhadap Diniyah Takmiliyah di Jawa Barat.
"Kami sangat berharap sekali Pak Dedi dan Pak Haji Erwan selaku Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih bisa dan peduli, perhatiannya kepada Diniyah Takmiliyah," pungkasnya
Editor : Yudy Heryawan Juanda
Artikel Terkait
