DPRD Subang Soroti Kesenjangan Kompetensi Tenaga Kerja dan Bahas Raperda RPPPKP

Baca Juga

Didemo Ratusan Mahasiswa, DPRD Subang Sepakat Kawal 5 Tuntutan ke DPR RI

Elina menyatakan bahwa Raperda RPPPKP merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. 

Ia menguraikan beberapa poin penting yang akan diatur dalam perda tersebut, antara lain Kondisi eksisting perumahan dan permukiman di Kabupaten Subang, Proyeksi kebutuhan rumah dan permukiman hingga tahun 2045, Strategi pembangunan berbasis wilayah, termasuk kawasan strategis, Zonasi pembangunan dan keterpaduan dengan RTRW dan RPJMD, Mekanisme pendanaan melalui partisipasi swasta dan masyarakat, serta Pengendalian, pelaporan, dan evaluasi.

“Tujuan utama Raperda ini adalah untuk menghadirkan perumahan yang layak huni, inklusif, dan berwawasan lingkungan,” jelas Elina.

Baca Juga

PAD Naik Rp143 Miliar, DPRD Subang Sahkan Raperda Perubahan APBD 2025

Rapat Paripurna tersebut juga dihadiri oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para Asisten Daerah lingkup Sekretariat Daerah, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), insan pers, serta tamu undangan lainnya.

Editor: Yudy Heryawan Juanda