Sampaikan Banyak Keluhan ke Pj Bupati, Kepala Desa se Subang Resah Dipanggil Klarifikasi APH

"Ketiga, memohon kepada bupati untuk segera menertibkan sistem pengawasan dan pembinaan terhadap para kepala desa agar sesuai peraturan yang berlaku," imbuhnya.

Selain itu, mereka meminta adanya kesepakatan dengan APH agar sistem pengawasan berjalan sesuai Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2017.

"Keempat, kami memohon kepada bupati untuk membuat kesepakatan dengan pihak aparat penegak hukum supaya sistem pengawasan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2017," katanya.

Para kepala desa pun memberi ultimatum bahwa jika tuntutan mereka tidak segera ditindaklanjuti dalam satu bulan, mereka akan mengambil tindakan tegas.

"Apabila semua keluhan kami tidak segera ditindaklanjuti, dalam jangka waktu satu bulan, terhitung dari tanggal hari ini 18 Februari 2025. Maka kami para kepala desa se-Kabupaten Subang, satu, tidak akan melakukan pencairan Dana Desa, dan akan menyerahkan seluruhnya pengelolaan Dana Desa yang bersumber dari APBN untuk dikelola oleh pemerintahan kabupaten dan kami pemerintahan desa hanya sebatas penerima manfaat saja," katanya.

Selain itu, jika tidak ada respons dari pemerintah, para kepala desa mengancam akan mogok kerja dan menghentikan pelayanan kepada masyarakat.

"Kedua, apabila permohonan ini tidak dilaksanakan secepatnya, maka kami para kepala desa se-Kabupaten Subang akan melakukan mogok kerja dan pelayanan terhadap warga masyarakat," pungkasnya.

Dengan adanya pertemuan ini, para kepala desa berharap pemerintah kabupaten segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi.

Editor : Yudy Heryawan Juanda