SUBANG, iNEWSSubang.id – Polres Subang mengingatkan seluruh unsur pengawas Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2026 agar mewaspadai berbagai potensi pelanggaran hukum selama tahapan pemilihan. Pelanggaran yang terjadi tidak hanya berpotensi memicu konflik, tetapi juga dapat berujung pada sanksi pidana.
Peringatan tersebut disampaikan dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) pengawasan Pilkades yang digelar Polres Subang bersama Pemerintah Kabupaten Subang dan Kejaksaan Negeri Subang di Aula Grant House, Jalan Ade Irma Suryani Nasution, Cigadung, Rabu (18/11/2026).
Pilkades Serentak 2026 di Kabupaten Subang akan diikuti 165 desa yang tersebar di 28 kecamatan. Dengan cakupan wilayah tersebut, pengawasan dinilai perlu diperkuat sejak awal tahapan, bukan hanya saat pemungutan suara.
Kapolres Subang AKBP Andi Purwanto melalui Kanit IV Tipidkor Satreskrim Polres Subang, IPDA Tandang Primadi, mengatakan pengawas harus memahami aturan serta konsekuensi hukum dari setiap pelanggaran dalam proses pemilihan.
“Pengawas harus memahami potensi pelanggaran hukum, termasuk konsekuensi dan sanksi pidana yang dapat timbul selama tahapan Pilkades. Dengan begitu, mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional,” ujar Tandang.
Ia mengatakan, pengawas juga harus mampu mengidentifikasi potensi kerawanan, mencegah konflik antarpendukung, serta mengantisipasi berbagai bentuk pelanggaran.
Menurutnya, langkah mitigasi sejak dini penting agar persoalan di lapangan tidak berkembang menjadi konflik yang lebih besar atau berujung pada proses hukum.
“Kami menekankan pentingnya pemetaan potensi kerawanan, pencegahan konflik, hingga antisipasi berbagai bentuk pelanggaran. Setiap persoalan yang muncul harus ditangani sesuai mekanisme dan ketentuan hukum yang berlaku,” katanya.
Dalam Bimtek tersebut, peserta juga mendapatkan materi mengenai penerapan sistem Pilkades digital dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Jawa Barat.
Sementara itu, Kejaksaan Negeri Subang memberikan materi terkait mitigasi persoalan hukum dan potensi sengketa selama proses pemilihan.
Tandang berharap seluruh pengawas di 165 desa dapat menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal dan tidak mengabaikan setiap indikasi pelanggaran.
“Pengawas memiliki peran penting untuk memastikan Pilkades berjalan aman, tertib, dan sesuai aturan. Karena itu, setiap potensi permasalahan harus diantisipasi sejak dini agar tidak berkembang menjadi konflik yang lebih besar,” tegasnya.
Melalui pembekalan tersebut, pengawasan Pilkades di Kabupaten Subang diharapkan berjalan lebih efektif sehingga pelaksanaan pemilihan berlangsung demokratis, transparan, aman, dan sesuai ketentuan hukum.
Editor : Frizky Wibisono
Artikel Terkait
