Senada dengan Warsadi, Jaya, seorang nelayan Blanakan, menambahkan bahwa sebelum adanya pengurangan kuota, nelayan sudah kesulitan mendapatkan solar. Apalagi sekarang, dengan pengurangan kuota, kehidupan nelayan semakin sulit dan banyak yang tidak bisa melaut.
"Kalau pemerintah tidak menstabilkan kuota BBM solar bersubsidi, nelayan Blanakan akan melakukan aksi demo yang lebih besar. Kami bahkan berencana menutup akses jalan nasional di jalur Pantura Subang," ancam Jaya.
Ketua KUD Mina Mandiri Fajar Sidik Blanakan, Dasam MB, mengonfirmasi bahwa pengurangan kuota solar bersubsidi ini dimulai sejak 18 Oktober 2024. Sebelumnya, kuota bulanan solar bersubsidi adalah 360 kilo liter, namun kini hanya 174 kilo liter.
"Nelayan hanya meminta satu hal dari pemerintah, permudahlah akses mereka untuk mendapatkan BBM solar bersubsidi. Pengurangan kuota ini perlu dikaji ulang karena dampaknya sangat besar bagi kehidupan nelayan. Ini bisa menjadi bom waktu jika tidak segera ditangani," ungkap Dasam.
Dasam juga menambahkan bahwa dengan pengurangan kuota solar ini, banyak nelayan yang berhenti melaut dan menjadi pengangguran, serta pasokan ikan ke pelelangan pun turun drastis. Saat ini, KUD Mina Fajar Sidik Blanakan memiliki 350 unit kapal dan jumlah nelayan yang mencapai 10 ribu orang.
Editor : Yudy Heryawan Juanda
Artikel Terkait
