Anggota DPRD Subang Dorong Pejabat Baru Akselerasi Pelayanan Publik dan Tindak Tegas Pungli

SUBANG, iNews.id – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Subang, Adik L. F. Solihin, menyampaikan ucapan selamat atas pelantikan 110 Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam jabatan administrator dan pengawas yang dilaksanakan pada Jumat (13/6/2025) lalu. Ia berharap para pejabat yang baru dilantik tersebut mampu langsung bergerak cepat dan menyesuaikan diri dengan arah kebijakan Bupati Subang, terutama dalam sektor pelayanan publik.

“Selamat kepada para pejabat yang baru dilantik. Tapi ingat, jangan hanya menyesuaikan, tapi harus mengakselerasi. Harus cepat bekerja, utamanya dalam mendukung program-program prioritas Bupati,” tegas Adik kepada media, belum lama ini. 

Baca Juga

DPRD Subang Genjot Pembahasan Raperda Perampingan OPD, Fokuskan Efisiensi dan Inovasi Birokrasi

Dalam keterangannya, Adik juga menyoroti masih maraknya praktik pungutan liar (pungli) yang sering dikeluhkan masyarakat, terutama di tingkat desa dan kecamatan. Ia menyebut bahwa pelayanan administrasi kependudukan seperti KTP dan KK masih kerap dipersulit dan dikenakan biaya tidak resmi yang memberatkan masyarakat.

“Kita tidak bisa tutup mata. Untuk urusan seperti KTP atau KK, kami menerima laporan, masyarakat masih dimintai biaya Rp300 ribu sampai Rp500 ribu. Ini tidak boleh dibiarkan, harus jadi perhatian serius oleh pejabat baru, terutama camat dan kepala desa,” ujarnya.

Selain itu, Adik juga menyinggung persoalan belum sinkronnya data kemiskinan antara Kementerian Sosial, BPS, dan pemerintah daerah. Perbedaan data ini, menurutnya, memperumit upaya pemerintah dalam membuat kebijakan penanggulangan kemiskinan yang tepat sasaran.

Baca Juga

DPRD Subang Gelar Rapat Paripurna Istimewa Peringati Hari Jadi ke-77 Kabupaten Subang

“Variabel kemiskinan kita belum tunggal. Ini menyulitkan dalam mengambil keputusan. Maka ini perlu segera diselesaikan, supaya langkah penanggulangan kemiskinan di Subang tidak jalan di tempat,” katanya.

Terkait dengan program bantuan seragam sekolah, Adik meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Subang untuk bertindak cepat dan cermat dalam melakukan pendataan penerima manfaat. Ia menegaskan pentingnya akurasi data agar tidak terjadi kekacauan seperti tahun-tahun sebelumnya.

“Disdikbud harus segera menginventarisasi siapa yang benar-benar berhak menerima. Ini bukan hanya soal anggaran, tapi kepercayaan publik terhadap program pemerintah,” ujarnya.

Baca Juga

Anggota DPRD Subang Apresiasi Peningkatan Pelayanan RSUD Subang

Adik juga mengingatkan bahwa membangun Kabupaten Subang bukan hanya tanggung jawab Bupati, melainkan memerlukan keterlibatan aktif seluruh pejabat sebagai motor pelaksana kebijakan. Ia menegaskan bahwa DPRD akan terus menjalankan fungsi pengawasannya terhadap jalannya pemerintahan.

“Bupati tidak bisa kerja sendiri. Pejabat-pejabat ini harus ikut bergerak cepat mengakselerasi kebijakan. Dan kami di DPRD akan terus mengawasi, dari proses hingga memastikan program berjalan dan tepat sasaran,” pungkasnya.

Pelantikan 110 pejabat ini dinilai sebagai bagian dari penyegaran birokrasi di Kabupaten Subang. Namun, Fraksi PDIP mengingatkan bahwa tantangan ke depan membutuhkan kerja nyata, bukan sekadar menempati jabatan.

Baca Juga

Paripurna DPRD Subang Tetapkan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih 2025-2030

“Selamat sudah dilantik. Tapi yang lebih penting: bisakah saudara mempercepat perubahan dan hadir di tengah masalah rakyat?” pungkasnya. 

Editor : Yudy Heryawan Juanda