Anggota DPRD Subang Soroti Maraknya Perusahaan Ilegal, Minta Pemkab Lakukan Inventarisasi

SUBANG, iNewsSubang.id – Maraknya perusahaan tanpa izin atau ilegal di Kabupaten Subang menjadi perhatian serius kalangan legislatif. Salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Subang dari Fraksi PDI Perjuangan, Adik L. F. Solihin, meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Subang untuk segera menginventarisir perusahaan-perusahaan yang sudah berdiri namun belum memiliki izin resmi.

"Ini (Perusahaan Ilegal) menjadi perhatian buat kita anggota DPRD khususnya yang berada di Dapil masing-masing untuk melakukan evaluasi pengawasan, bahkan bila perlu datang ke tempat-tempat kegiatan tersebut untuk menanyakan perijinannya," ujarnya kepada iNewsSubang.id belum lama ini.

Baca Juga

DPRD Subang Gelar Rapat Paripurna Istimewa Peringati Hari Jadi ke-77 Kabupaten Subang

Adik juga menyoroti fenomena perusahaan yang mendirikan usahanya terlebih dahulu sebelum mengurus perizinan. Ia mengakui adanya kelemahan dalam sistem pengawasan dan penegakan aturan yang harus segera dibenahi.

"Kelamahan itu selalu ada, sehingga dari setiap waktu dan setiap kelemahan kita perbaiki. Kita juga sebagai penyelenggara pemerintahan daerah harus mengakui itu," katanya.

Lebih lanjut, Adik berharap dengan adanya kepemimpinan baru di Kabupaten Subang, praktik-praktik semacam ini tidak terulang lagi.

Baca Juga

Anggota DPRD Subang Apresiasi Peningkatan Pelayanan RSUD Subang

"Praktek-praktek demikian tentunya masih ada, sehingga kedepan mari apalagi dengan bupati yang baru kita sikapi praktek-praktek yang demikian itu tidak terjadi lagi," ungkapnya.

Ia juga menekankan pentingnya peran pemerintah dalam mempermudah proses perizinan, khususnya bagi rakyat maupun perusahaan yang secara administratif sudah memenuhi persyaratan.

"Dan kita sebagai pemerintah, tugasnya memudahkan urusan rakyat. Sehingga kita juga akan mengakomkdir, menginventarisir, memudahkan pada saat ada usulan rakyat baik itu perorangan atau perusahaan yang kira-kira memang perijinannya sudah cukup layak untuk tidak dilambat-lambat, tidak dipersulit," tegasnya.

Editor : Yudy Heryawan Juanda