Diduga Pungli Rp2,7 Juta Permurid, SMP Negeri 1 Subang Bisa Raup Miliaran Rupiah Pertahun

SUBANG, iNewsSubang.id - Kasus pungutan liar (Pungli) di dunia pendidikan masih terjadi di Kabupaten Subang, Jawa Barat. SMP Negeri 1 Subang yang seharusnya menjadi sekolah gratis, diduga melakukan pungutan kepada orang tua murid senilai Rp2,5 juta hingga Rp2,7 juta setiap tahunnya. 

Dengan dalih sumbangan, Komite SMPN 1 Subang bisa meraup miliaran rupiah dari pungutan tersebut. Angka tersebut jika dihitung semua murid di SMPN 1 Subang yang berjumlah 800 lebih membayar semuanya. 

Baca Juga

Festival Sawindu Galuh Pakuan Cup Seri VIII Gaungkan Budaya Sunda ke Kancah Internasional

Pungutan yang disebut Komite dan pihak sekolah sumbangan tersebut bersifat wajib. Bahkan jika ada orang tua murid tidak membayar, maka akan di tagih oleh pihak Komite Sekolah. 

Menurut Ketua Komite SMPN 1 Subang, Daeng Makmur Tahir melansir dari kanal Youtube Jabar Publishers TV Official, pungutan yang ia sebut sumbangan tersebut sudah berjalan sejak tahun 2016. 

"Perjalanan itu jalan terus, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, sampai detik ini. Jadi kita ini ada proposal diajukan kepada orang tua dan dari situ kita bikin laporan dan dilaporkan ke Dinas," ujarnya belum lama ini. 

Baca Juga

NIK Warga Subang Bisa Disalahgunakan untuk Pinjaman Online, Segera Cek Disini Cara Mengatasinya

Daeng juga mengklaim selama ini tidak ada komplain dari pihak orang tua. Sampai di tahun 2022 ada alumni SMPN 1 Subang yang melaporkan ke Saber Pungli Jawa Barat. 

"Sebelumnya gak ada problem, 2022 ada yang laporin alumni SMP, kita diperiksa sama Saber Pungli Jawa Barat," katanya. 

Daeng juga menjelaskan saat diperiksa oleh Saber Pungli Jabar alasan adanya pungutan tersebut karena tidak adanya bantuan dari Pemerintah. 

Baca Juga

Amankan Rapat Pleno PPK dalam Operasi Mantap Praja Lodaya 2024, Kapolres Subang Pimpin Patroli Mobil

"Diperiksa (Saber Pungli Jabat) ini saya jelaskan, gara-garanya ini sekolah favorit, sekolah terkenal, tapi dari 2002 sampai saat sekarang itu gak ada dari APBD, dari Pemda itu gak ada, nol," jelasnya. 

Daeng juga menyebut bahwa nominal yang ditetapkan setiap tahunnya sudah dihitung bersama orang tua. Tahun 2023 disepakati pungutannya Rp2,7 juta, sementara tahun 2022 Rp2,5 juta. 

"Nominal itu dipatok setelah proposal itu kita hitung sama-sama, jadi setiap tahun berubah. Tahun sekarang Rp2,7 juta, tahun kemarin Rp2,5 juta. Besaran itu bisa kebawah bisa keatas berdasarkan kebutuhan real," ungkapnya. 

Baca Juga

Program Pemutihan, Penerimaan Pajak Kendaraan Samsat Subang Naik 35%

Seperti diketahui, mengacu pada Pasal 1 ayat (4) Permendikbud 75/2016 tentang Komite Sekolah menjelaskan bahwa pungutan adalah penarikan uang oleh sekolah kepada peserta didik, orang tua/walinya yang bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan. Jadi, berbeda dengan sumbangan yang bersifat sukarela, pungutan sebaliknya bersifat wajib dan mengikat.

Dalam Permendikbud No. 44 Tahun 2012 dan Permendikbud No. 75 Tahun 2016 juga dijelaskan bahwa Komite Sekolah dilarang melakukan pungutan ke orang tua murid. 

Editor : Yudy Heryawan Juanda