BANDUNG, iNewsSubang.id - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mewacanakan akan memindahkan pusat Pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Pemindahan akan dilakukan dari Gedung Sate ke Tegalluar, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung.
Namun Ridwan Kamil memastikan meskipun pusat Pemerintahan dipindahkan, ibu kota Provinsi Jabar tetap Kota Bandung.
BACA JUGA : Satgas TMMD Kodim 0605 Subang Berikan Pelayanan Kesehatan Gratis di Jalupang
Kang Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil mengatakan, kawasan Tegalluar sangat potensial menjadi pusat pemerintahan Provinsi Jabar. Selain dinilai menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru, juga dekat dengan transi oriented development (TOD) Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB).
Yang berpindah bukanlah ibu kota provinsi, kata Kang Emil, melainkan pusat pemerintahan yang akan disatukan dengan pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan Tegalluar.
"Bukan pemindahan ibu kota, tapi wacana penyatuan pusat pemerintahan. Jadi jangan pakai sebutan ibu kota karena itu jelas berbeda," kata Kang Emil di Gedung Sate, Kota Bandung, Sabtu (15/10/2022).
Selain Tegalluar, Kang Emil pun menyebut kawasan Walini di Kabupaten Bandung Barat dan Kertajati, Kabupaten Majalengka sebagai kawasan potensial untuk pusat pemerintahan Jawa Barat.
"Jadi ibu kota Jabar tetap Bandung, tapi pusat pemerintahan, kantornya, bisa berkumpul di tiga kawasan potensial, yaitu Tegalluar, Walini, dan Kertajati, karena pusat pertumbuhan," ujar Kang Emil.
BACA JUGA : Warga Jalupang Bahagia Kediamannya Diperbaiki Satgas TMMD Kodim 0605 Subang
Gubernur Jabar menuturkan, kawasan Tegalluar paling potensial menjadi lokasi pusat pemerintahan Jabar. Daerah yang menjadi titik akhir pemberhentian Kereta Cepat Jakarta-Bandung tersebut dinilai strategis karena menjadi simpul beberapa ruas jalan tol dan pusat ekonomi lainnya.
"Potensi Tegalluar bagus karena simpulnya di situ. Hendak ke Cisumdawu di situ, ke Jakarta, Tol Cigatas (Cileunyi-Garut-Tasikmalaya), kereta cepat juga di situ. Jadi kawasan ini sangat strategis. Dari situ ke Stadion GBLA juga tinggal menyeberang, ke Masjid Al Jabbar cuma lima menit," tuturnya.
BACA JUGA : Lesti Kejora Tiba-Tiba Cabut Laporan KDRT, Polisi Jelaskan Hal Ini
Wacana pemindahan pusat pemerintahan tersebut sangat mungkin terjadi seperti halnya yang terjadi di Malaysia. "Seperti Malaysia, ibu kotanya tetap Kuala Lumpur, pusat pemerintahannya berkumpul di Putrajaya," ucap Kang Emil.
Kang Emil menyatakan, wacana pemindahan pusat pemerintahan Jabar tersebut perlu kajian lebih dalam dan mendapat persetujuan dari berbagai pihak. "Ini belum diputuskan, hanya kemarin Pak Presiden menanyakan, saya jawab belum pasti karena harus dimusyawarahkan," ujarnya.
Artikel ini sebelumnya telah terbit di Inews.id
Editor : Yudy Heryawan Juanda
Artikel Terkait
